Ketua MUI DKI Bantah Bentuk Tim Siber untuk Lindungi Anies
- Antara
VIVA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta, mendapat sorotan usai membentuk pasukan siber di media sosial (medsos). Pasukan ini dituding sebagai cara majelis melindungi Gubernur DKI Anies Baswedan dari serangan di medsos. Namun tuduhan pembentukan pasukan siber untuk tujuan politik itu dibantah.
Ketua Umum MUI DKI KH Munahar Muchtar mengatakan, MUI tidak berpolitik dan rencana pembentukan pasukan siber itu sebenarnya untuk melawan hoaks serta mengklarifikasi isu-isu yang tidak benar dan berpotensi menghadirkan perpecahan antarumat beragama.
"Saya kadang-kadang suka bingung, kami baru mau membentuk, baru rencana saja, kok sudah kayak cacing kepanasan, pada ketakutan," ujar Munahar, seperti dikutip dari Antara, di Jakarta Islamic Center (JIC) Jakarta Utara, Senin.
"Padahal kami tidak ke sana (berpolitik) arahnya, sekali lagi, ini bukan dalam rangka sekadar mengangkat Pak Anies (Baswedan)," kata dia.
Baru Mau Bentuk Tim Melawan Hoaks
Munahar mengatakan, sebetulnya MUI DKI baru akan memproses pembentukan satu tim yang nantinya bertugas melawan hoaks tersebut di bawah Komisi Informasi dan Komunikasi (Infokom).
"Maka kami minta kepada (Komisi) Infokom MUI DKI Jakarta untuk membentuk tim lah, karena mereka ahli dalam IT, bidangnya masing-masing," kata Munahar.
Ia menambahkan, tim ini dibentuk di bawah Komisi Infokom MUI DKI dalam rangka melawan hoaks serta isu yang tidak benar yang dapat meresahkan masyarakat dan memecah-belah anak bangsa.
Ketika hoaks muncul, MUI DKI bisa langsung menjelaskan kepada masyarakat bahwa isu yang mengemuka dan menimbulkan keresahan masyarakat sebenarnya tidak benar atau dalam kata lain memberi tabayun.
"Dalam bahasa Al-Quran-nya, tabayyun. Makanya, yang akan kami (MUI DKI) bentuk itu satu tim untuk mengklarifikasi setiap berita-berita yang timbul pada saat itu," kata Munahar.
Bantah untuk Karir Politik Anies Baswedan
Munahar juga membantah, pasukan siber MUI DKI dibentuk untuk mempopulerkan karir politik seseorang saja. Meskipun MUI DKI bermitra dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, namun kepentingan MUI DKI adalah untuk kemaslahatan masyarakat Provinsi DKI Jakarta.
"Kalau nanti ada tokoh-tokoh lain di Jakarta yang punya program bagus, punya kebijakan bagus untuk kemaslahatan warga Jakarta, kemajuan Jakarta ke depan, kenapa kami tidak mendukung? Jadi bukan karena satu tokoh saja, begitu," kata Munahar. (Ant)