Polemik Anies Surati Bloomberg, Fahmi Idris: Hambat Industri Tembakau
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Mantan Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Perindustrian Fahmi Idris buka suara terkait beredarnya surat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan kepada Michael Bloomberg, inisiator Bloomberg Philanthropies sekaligus miliuner asal New York, Amerika Serikat.
Politisi senior Partai Golkar itu mengatakan, Bloomberg Philanthropies memang telah lama menjadi pendonor buat gerakan-gerakan anti tembakau secara global.
Meskipun dia enggan mengaitkan Seruan Gubernur Nomor 8 Tahun 2021 dengan Bloomberg Philanthropies. Tapi dia menilai kebijakan-kebijakan seperti itu bakal menghambat kinerja industri hasil tembakau (IHT).
"Pemerintah sejatinya memang tidak perlu mengeluarkan seperti Sergub itu, atau tidak menerbitkan regulasi dalam upaya menghambat industri hasil tembakau. Apalagi industri kretek merupakan industri asli Indonesia," kata dia dikutip dari keterangannya, Kamis, 7 Oktober 2021.
Beberapa tahun ke belakang, penetrasi Bloomberg Philanthropies terhadap kebijakan industri hasil tembakau nasional disinyalir semakin dalam. Tak cuma disalurkan kepada lembaga swadaya masyarakat, para penentu kebijakan di sejumlah negara juga terbukti menerima dana Bloomberg untuk menerbitkan kebijakan anti tembakau.
Di Filipina misalnya, otoritas kesehatan dan badan pengawas kesehatan mereka terbukti menerima dana dari Bloomberg untuk meloloskan regulasi anti tembakau. Merespon hal tersebut, Parlemen Filipina menilai dana Bloomberg merupakan bentuk suap kepada penyelenggaraan negara yang mencederai kedaulatan ekonomi dan politik. Langkah hukum juga telah ditempuh Parlemen Filipina.
Sementara di Indonesia, jejak kucuran dana Bloomberg telah terjadi sejak lama, sejumlah lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, dan organisasi profesi, sampai pemerintah daerah telah menadah dana dari Bloomberg Philanthropies.
Terpisah, Sosiolog UGM AB Widyanta menilai masifnya gerakan anti tembakau yang dimotori Bloomberg ini akan merugikan seluruh rantai industri tembakau dalam negeri.
Padahal, lebih dari 6 juta tenaga kerja mendapat penghasilan dari industri ini. Ia tak memungkiri kebijakan publik sejatinya memang tak akan bebas kepentingan bisnis dan politik. Tapi, kebijakan yang hanya mengakomodasi segelintir kepentingan tak bijak dikeluarkan pejabat publik.
"Terlepas dari kepentingan yang melatarbelakanginya, konteksnya ada banyak pedagang, ritel, dan orang-orang di Jakarta yang menggantungkan hidupnya dari industri tembakau," jelasnya.
Seperti diketahui, jagat maya belakangan ramai memperbincangkan isu rokok yang dipicu dugaan keterkaitan antara terbitnya Seruan Gubernur DKI Jakarta 8/2021 tentang Pembinaan Kawasan Dilarang Merokok dengan Bloomberg Philanthropies yang erat kaitannya dengan kelompok anti tembakau.
Dugaan tersebut muncul ditengarai beredarnya surat dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan kepada Michael Bloomberg, inisiator Bloomberg Philanthropies. Surat tertanggal Juli 2019 tersebut, Anies menyampaikan kerja sama lanjutan dengan Bloomberg Philanthropies dalam rangka menciptakan kawasan tanpa rokok di Jakarta hingga 90%.
Dalam suratnya, Anies turut berterima kasih kepada Bloomberg Philanthropies yang telah mendukung kebijakan Pemda DKI Jakarta untuk bebas iklan rokok di luar ruang (outdoor) selama ini.
Buntut dari kerja sama ini diluncurkan oleh Pemda DKI Jakarta pada akhir tahun lalu melalui program Jakarta Clean Air Partnership yang didanai oleh Vital Strategies dan Bloomberg Philanthropies yang dikenal sangat anti terhadap tembakau.
Tak lama berselang, Sergub 8/21 terbit Juni lalu dan berimbas pada pelarangan minimarket memajang rokok dalam etalasenya.
Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria membantah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta dana bantuan ke Bloombreg Philanthropies pada 2019. Menurut dia, tidak ada permintaan dana dari Anies kepada Bloomberg.
"Tidak ada permintaan dana di sini. Ini justru komitmen kita sebagai kota kolaborasi ingin memastikan Jakarta bergabung dengan kota-kota dunia lainnya menjadi kota yang sehat, kota sehat dengan 50 kota lainnya," kata Ahmad Riza Patria di Jakarta pada Selasa, 5 Oktober 2021.
