Haris Azhar Tantang Luhut Buktikan Tuduhannya
- ANTARA
VIVA – Direktur Lokataru, Haris Azhar mengklaim baru tahu soal pemanggilannya terkait laporan yang dibuat Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dijadwalkan pekan depan dari media. Dia mengaku sampai sekarang belum dapat surat panggilan dari polisi.
"Saya juga baca di media doang," ujar dia kepada wartawan, Selasa 5 Oktober 2021.
Haris tidak ambil pusing akan pemanggilannya ini. Kata dia, tidak ada persiapan khsusus. Dia hanya mengedepankan protokol kesehatan COVID-19 meningat pandemi masih terjadi.
"Ya paling (kalau dipanggil) sarapan yang cukup, masker dan bismillah," ujarnya.
Lebih lanjut Haris mengaku buat apa melakukan laporan balik ke Luhut. Alih-alih demikian, dia keukeuh minta Luhut membuktikan kalau tudingannya tidak benar. Haris menekankan kalau dia ingin membuktikan dirinya menganut kebebasan berpendapat.
"Nah, kalau ada yang berpendapat tetapi tidak punya bukti itu kan diketawain orang," katanya lagi.
Sebelumnya diberitakan, Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya telah mengagendakan pemeriksaan terhadap Direktur Lokataru, Haris Azhar terkait dugaan pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Selain Haris, rencananya polisi juga menjadwalkan memeriksa Koordinator KontraS Fatia Maulida.
Hal itu dibenarkan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus. Kata dia, penyidik sedang mengagendakannya.
"Sementara kami sedang merencanakan untuk mengundang interview terlapor," kata dia kepada wartawan, Senin 4 Oktober 2021.
Untuk diketahui, Luhut melaporkan Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulida ke pihak kepolisian karena merasa nama baiknya telah dicemarkan dan difitnah.
Luhut melaporkan keduanya lantaran unggahan video berjudul 'Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya' yang diunggah di akun YouTube Haris Azhar.
Video tersebut membahas laporan sejumlah organisasi termasuk KontraS tentang bisnis para pejabat atau purnawirawan TNI di balik bisnis tambang emas atau rencana eksploitasi wilayah Intan Jaya, Papua.
