Formula E Disorot Tajam, Wagub DKI: Tidak Ada Rekomendasi Dibatalkan
- VIVA.co.id/ Syaefullah
VIVA – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menyampaikan argumen bahwa Formula E yang berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan (BPK) tidak ada potensi kerugian. Riza bicara lagi bahwa dari BPK tak ada rekomendasi untuk ditunda.
"Formula E sudah saya sampaikan bahwa sudah mendapatkan hasil daripada BPK. Bahkan tidak ada berpotensi kerugian. Bahkan BPK sendiri tidak ada rekomendasi ditunda apalagi dibatalkan," kata dia kepada wartawan, Rabu 15 September 2021.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Marullah Matali menambahkan pihaknya tetap mengikuti Ingub soal Formula E. Karena Ingub mengatakan berjalan, maka tetap dijalankan.
Baca Juga: Interpelasi Anies dan Lobi Setengah Kamar
Menurut dia, pihaknya tidak pesimistis akan hal ini. Ditanya soal persiapan, Marullah mengaku belum bisa merinci.
"Ya, saya melihat dari Ingub yang disampaikan ke saya itu seperti itu. Komentarnya sampai di situ saja," tutur Marullah menambahkan.
Sebelumnya, beredar surat dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terkait pembayaran fee Formula E selama 5 tahun hingga 2024.
Dalam surat itu tertulis sebagai berikut:
Berdasarkan hasil kajian terhadap draft Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Formula E Limited terdapat kewajiban yang harus dibayar oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa biaya komitmen selama 5 (lima) tahun berturut-turut dengan rincian sebagai berikut :
Sesi 2019/2020: 20 juta poundsterling
Sesi 2020/2021: 22 juta poundsterling
Sesi 2021/2022: 24,2 juta poundsterling
Sesi 2022/2023: 26,620 juta poundsterling
Sesi 2023/2024: 29,282 juta poundsterling
Gubernur DKI Anies Baswedan kekeuh ingin melanjutkan rencananya menggelar balap mobil Formula E di kawasan Monas, Juni 2022. Rencana ini menuai pertentangan termasuk dari sebagian fraksi di DPRD DKI. Polemik Formula E pun berimbas dengan terbelahnya DPRD DKI dalam menyikapi.
Ada dua fraksi yaitu PDIP dan PSI yang menginisiasi hak interpelasi kepada Anies soal Formula E. PDIP dan PSI tetap jalan terus meski 7 fraksi lainnya tidak mendukung hal interpelasi Formula E tersebut.
Bela Jokowi, Rampai Nusantara Tak Sependapat Dengan Hasto Soal Kriminalisasi Terhadap Anies
Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar tidak sependapat dengan pernyataan dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait dugaan kriminalisasi terhadap Anies Baswedan.
