Soroti LHKPN DPRD DKI Rendah, Wagub Riza: Itu Kewajiban
- VIVA.co.id/ Anwar Sadat
VIVA – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mendorong agar para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta patuh dan segera melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Ia mengingatkan LHKPN sebagai kewajiban penyelenggara negara.
"Ya, tentu mengajak semua kita yang belum segera melaporkan ya. Ini kan masalah tugas tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai pejabat di eksekutif maupun legislatif," kata Riza di Jakarta, Rabu, 8 September 2021.
Maka itu, ia menyarankan agar baik para wakil rakyat di DPRD DKI maupun para pejabat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI yang belum menyetor LHKPN segera melapor ke KPK.
"Tentu saya yakin nanti dalam waktu dekat semua anggota DPRD akan menyampaikan laporan LHKPN ya," jelas Riza.
Baca Juga: KPK Kaget Kepatuhan LHKPN DPRD DKI Rendah, Kalah sama Papua
Sebelumnya, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan menyampaikan enam DPRD provinsi yang rendah dalam tingkat kepatuhan LHKPN. Menurutnya, enam DPRD provinsi itu LHKPN masih di bawah 75 persen.
"Bahwa enam DPRD provinsi masih di bawah 75 persen. Secara teori, provinsi ini masih berada di kota-kota besar yang jaringan internetnya bagus, SDM-nya relatif tersedia," kata Pahala saat mengikuti webinar talkshow LHKPN yang digelar secara virtual, Selasa, 7 September 2021.
Pahala merincikan enam DPRD provinsi itu yakni DPRD Provinsi Papua Barat yang baru 53 persen anggotanya menyetor LHKPN. Lalu, DPR Aceh baru sekitar 53 persen. Kemudian, DPRD Kalimantan Barat tercatat baru 58 persen.
Pun, keempat, DPRD Sulawesi Tengah juga baru sekira 60 persen. Pahala mengaku kaget untuk posisi kelima DPRD karena ditempati DKI. Apalagi, angka LHKPN kalah dengan DPRD Papua yang dinilai sudah membaik.
"Nah, yang kelima ini yang mengagetkan kita bahwa DPRD Provinsi DKI baru 62 persen. Dan, yang keenam relatif baik karena sudah 74 persen DPR Papua," jelas Pahala.
