Interpelasi Anies dan Lobi Setengah Kamar
- Twitter @aniesbaswedan
VIVA – Hajatan Formula E yang diinginkan Gubernur DKI Anies Baswedan terus jadi sorotan karena menuai pro dan kontra. Suara elite politik di DPRD DKI terbelah menyikapi rencana Jakarta jadi tuan rumah ajang balap mobil listrik itu pada Juni tahun depan.
Kini, hak interpelasi yang menolak Formula E sudah bergulir di DPRD DKI. Fraksi PDIP dan PSI di DPRD DKI yang menjadi motor penggulir interpelasi.
Meski peta tak seimbang lantaran ada 7 fraksi lain di DPRD yang menolak interpelasi, PDIP tak peduli. Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono mengatakan, PDIP akan jalan terus mengawal proses interpelasi yang sudah didaftarkan ke pimpinan DPRD, pekan lalu.
"Saat ini masih menunggu tahapan berikutnya, yaitu dibamuskan," kata Gembong kepada VIVA, Senin malam, 6 September 2021.
Dia menyampaikan PDIP tidak ada niat membatalkan interpelasi. Walaupun nanti ada lobi fraksi lain atau jajaran pejabat Pemprov DKI terkait interpelasi ini.
Massa menggelar demo tolak dan batalkan Formula E, dukung interpelasi Anies
Gembong menyinggung Anies agar sebaiknya fokus dengan sisa masa kerja yang hanya tinggal setahun. Bukan justru menggelar Formula E di tengah pandemi COVID-19.
Baca Juga: Momen Kompak Anies Ketemu 7 Fraksi DPRD DKI Tolak Interpelasi
Pun, dia membantah interpelasi sebagai strategi politik untuk menyerang Anies. Menurutnya, sisa waktu masa jabatan mestinya dioptimalkan Anies untuk mengebut target prioritas program kerja yang belum tercapai.
"Nggak ada motif serang gubernur. Interpelasi ini semata-mata hanya memaksimalkan fungsi pengawasan dewan, agar ada penyamaan pendangan berkaitan dengan skala prioritas program," tuturnya.
Dia mengatakan tak akan menyerah dan tetap melakukan lobi ke fraksi lain untuk menerangkan bahwa interpelasi adalah ruang terbaik Anies memberikan penjelasan terkait polemik Formula E.
Sinyal PDIP yang ogah mengendur dalam interpelasi direspons salah satu fraksi pendukung Formula E yakni PKS. Sebagai partai pendukung Anies, PKS akan coba melakukan pendekatan politik melalui lobi-lobi ke PDIP dan PSI.
Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Muhammad Taufik Zulkifli mengatakan lobi ini sebenarnya bukan hanya untuk PDIP dan PSI. Namun, juga untuk semua partai di DPRD DKI. Ia menyampaikan demikian karena agenda DPRD banyak yang terlambat.
"Kita lobi semua partai untuk segera menjalankan agenda-agenda DPRD yang terlambat. Pengesahan revisi RPJMD, penetapan APBD 2021 perubahan, penyusunan Rencangan APBD 2022, pelaksanaan kegiatan anggota dewan untuk turun langsung ke masyarakat," tutur MTZ, sapaan akrabnya, kepada VIVA, Selasa, 7 September 2021.
Dia menyarankan ketimbang ngotot interpelasi lebih baik rampungkan tugas kewajiban sebagai anggota dewan di Kebon Sirih. Salah satu yang ia soroti misalnya seperti pembahasan RAPBD 2022. Kata dia, bila tidak selesai maka akan ada sanksi untuk legislatif dan eksekutif.
"Banyak bener ini agenda dewan yang macet. Waktu penyelesaiannya sudah mepet. Untuk RAPBD 2022 misalnya, kalau gak selesai di bulan Desember ini maka ada sanksi untuk eksekutif dan legislatif, tidak terima gaji 6 bulan," jelas MTZ.
Gubernur Anies Baswedan bersama CEO FIA Formula E
Pengamat politik Ujang Komarudin menganalisis interpelasi merupakan dinamika politik biasa antara legislatif dengan eksekutif. Ia mengatakan interpelasi Formula E jadi sorotan dan heboh karena momen politiknya di tengah pandemi.
Selain itu, Ujang mengatakan interpelasi ini sebagai cara untuk mendongkrak elektabilitas jelang Pemilu 2024.
"Kenapa interpelasi jadi heboh, karena menjadi isu politik yang bisa dijual ke publik tuk naikkan elektabilitas," tutur Ujang.
Menurut dia, biar publik yang menilai tepat atau tidak interpelasi Formula E. Baginya, kini tinggal adu kekuatan politik antara kubu yang mendukung dan menolak.
Namun, ia mengingatkan agar DPRD DKI tetap fokus dengan tugas dan kewajibannya. Tidak disorot karena hanya heboh isu interpelasi.
"Rame dan kelihatan ketika ada isu interpelasi aja, interpelasi banjir, dan sekarang interpelasi Formulasi E," ujar Ujang.
Sementara, pakar komunikasi politik Hendri Satrio menilai interpelasi bukan hal yang buruk. Menurutnya, melalui interpelasi justru bisa jadi ajang Anies untuk menjelaskan polemik Formula E.
Hensat, sapaan akrabnya, heran dengan komunikasi politik antara kubu PDIP dengan fraksi yang menolak interpelasi.
"Kenapa kalau yang lain oke, sementara yang ini kekeuh tetap mengajukan hak interpelasi. Sebenarnya kan begitu," kata Hensat.
Namun, ia mengingatkan bila Formula E tetap berjalan dan hasilnya positif maka akan jadi serangan balik ke kubu PDIP. "Kalau terbukti bagus, terlaksana repot juga PSI, PDIP," ujar Hensat.
Dia menyindir karena sebelumnya pendukung PDIP-PSI yang mengirimkan deretan karangan papan bunga sebagai bentuk dukungan terhadap interpelasi. Momen ini dinilai justru akan memperburuk citra fraksi pendukung interpelasi.
"Ini masyarakat bisa aja menilai. Ini bagaimana pendukung PSI-PDIP, lagi pandemi begini malah menghambur-hamburkan uang dengan bunga papan seperti itu," kata Hensat.
Profil Astrid Kuya, Artis Jadi Anggota DPRD yang Viral karena Soroti Anggaran Rp1,4 M
Astrid Kuya, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN, baru-baru ini menjadi sorotan. Berikut profil dan perjalanan kariernya.
