Untung Rugi Sengatan Listrik Formula E
- VIVA/Syaefullah
VIVA – Lembaran instruksi tersebut beredar di kalangan para awak media pada hari itu. Tertanggal 4 Agustus, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membubuhkan tanda tangannya dalam instruksi. Ya, rencana menggelar ajang Formula E tetap dilakukan pada Juni 2022.
Instruksi gubernur (Ingub) bernomor 49 tahun kinerja 2021 tentang Penyelesaian Isu Prioritas Daerah Tahun 2021-2022 sontak menuai pro dan kontra.
Melalui Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Pemprov DKI Jakarta menjelaskan alasan ngototnya tetap menggelar adu balap jet darat listrik pada Juni 2022.
"Kami berharap bulan Juni 2022, Alasannya kan ulang tahun Jakarta bulan Juni, kita tunggu keputusan dari sana, Jakpro dan Dinas Pemuda Olahraga (Dispora) yang berkoordinasi dengan pihak Formula E (FEO)," tutur Riza di Jakarta, Selasa, 10 Agustus 2021.
Menurut Riza, target digelarnya balapan Formula E karena pergelaran balapan ini sudah diagendakan sejak 2020, namun diundur karena pandemi COVID-19, harapannya pandemi berakhir dan lomba itu dapat segera terealisasi.
"Selain itu, kan harusnya 2020, tapi karena ada COVID-19 mundur ke 2021, mundur (lagi) ke 2022. Ini kan agenda sudah lama diprogramkan, waktunya bulan Juni," ucap Riza.
Riza mengatakan, Pemprov DKI Jakarta menargetkan Formula E akan terselenggara pada Juni 2022 sesuai instruksi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan menggunakan anggaran penyelenggaraan sebelumnya kepada operator.
"Untuk anggaran kan sudah dibayar sebelumnya," ucap dia.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta Gubernur Anies untuk meninjau ulang proyek tersebut setelah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal Formula E dengan anggaran yang sudah dikucurkan hampir Rp1 triliun.
"Ada aturan di tahun jamak ini, jabatan beliau sebelum lima tahun tidak boleh mempunyai perencanaan seperti ini karena bukan apa-apa, dampaknya adalah nanti kalau gubernurnya masih beliau itu alhamdulillah bisa diteruskan tapi kalau tidak kan jadi beban gubernur berikutnya," ujarnya.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan Manuara Siahaan mengatakan, anggaran untuk kegiatan balapan mobil di kawasan Monas Jakarta pada tahun depan menelan anggaran yang cukup besar.
"Ada potensi pemborosan anggaran Rp4,48 triliun sebuah jumlah uang yang sangat besar," kata Manuara di kantornya, Selasa, 31 Agustus 2021.
Ia menjelaskan, dari jumlah itu untuk komitmen fee selama 5 tahun sebesar Rp2,345 triilun, biaya pelaksanaan Rp1,239 triliun dan Rp890 miliar bank garansi.
Berdasarkan penjelasan terakhir dari Jakpro, ia selaku di komisi B menjelaskan memang bank garansi itu sudah kembali tetapi komitmen fee dan biaya pelaksanaan pendahuluan yang sudah sempat dikeluarkan oleh Pemprov tempo hari.
"Di Jakpro sendiri sudah keluar biaya, di dinas olahraga sendiri sudah keluar biaya di luar komitmen fee," katanya.
Kemudian, kata dia, Gubernur Anies bersurat untuk menunda pelaksanaan kegiatan Formula E. Tetapi yang paling menggelitik adalah ketika surat Gubernur sudah keluar menunda perhelatan ini lagi-lagi Dispora membayar lagi komitmen fee yang kedua.
"Sudah dihentikan Pak Gubernur ditunda 2020, tetapi pada 2020 dibayar lagi komitmen fee, padahal tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang tahu kapan pandemi ini akan berakhir," ujarnya.
"Seharusnya, setop dulu jangan bayar karena prinsip kehati-hatian untuk menggunakan uang rakyat itu harus menjadi pegangan utama pimpinan daerah," sambungnya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria merespons soal tuduhan pemborosan anggaran balapan mobil Formula E yang akan digelar di kawasan Monas Jakarta tahun depan. Pemborosan itu disampaikan Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) di DPRD DKI. "Ya, tidak sampai sebesar itu," kata Ahmad Riza Patria.
Namun, Riza mempersilakan para anggota Fraksi PDIP bila memiliki data soal anggaran balapan mobil untuk disampaikan ke Pemprov DKI. “Bagi teman-teman PDIP kalau memang punya datanya silahkan disampaikan. Sejauh ini, program Formula E besarnya sama yang disampaikan," jelas Riza.
Meski demikian, ia tak mengetahui secara persis berapa anggaran untuk kegiatan balapan mobil Formula E. Ia lebih menyarankan untuk menanyakan hal ini ke pihak Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai penyelenggara.
"Oh, iya nanti dicek saja nanti sama Jakpro sama Dispora, 5 musim itu berapa biaya totalnya," ujarnya.
Untung Kata Anies
Pada saat memperkenalkan rencana menggelar Formula E, Anies menyebut bahwa formula E akan memberikan banyak keuntungan bagi Jakarta, baik dari segi nama baik Jakarta maupun dari sisi perekonomian.
Dia mengatakan "menjadi tuan rumah dari balap mobil Formula E untuk mengirimkan pesan kepada semua bahwa masa depan transportasi adalah transportasi yang bebas emisi."
Tujuan kedua adalah ekonomi. Anies mengatakan, gelaran Formula E akan menggerakkan perekonomian Jakarta hingga Rp 1,2 triliun.
"Ketika kami memberikan investasi di sini, sudah ada feasibility studies-nya (studi kelayakan). Bahkan dalam feasibility studies tadi, perhitungan konservatif diperkirakan nilai perekonomian yang bergerak di Jakarta sekitar 78 juta euro atau sekitar Rp 1,2 triliun yang akan bergerak di Jakarta," ujar dia.
Anies sesumbar, balap Formula E bukan sekadar kegiatan olahraga balap, melainkan menjadi destinasi wisata yang akan menggerakkan perekonomian warga Jakarta di berbagai sektor.
Selain itu, Anies meyakini nama Jakarta akan dicatat sebagai kota di dunia yang berhasil menghadirkan balap mobil listrik ini. Jakarta bakal menjadi sorotan dunia karena memiliki event kebanggaan yang setara dengan kota-kota global dunia lain
"(tujuan) Ketiga adalah menempatkan Jakarta di dalam percaturan kota dunia yang mampu menyelenggarakan event sekelas Formula E ini," ujar dia.
Selain itu, secara politik, jika event Formula E ini sukses tentu bisa menjadi modal politik besar bagi Anies Baswedan dalam percaturan politik Tanah Air. Baik untuk jabatan gubernur periode berikutnya, maupun naik level sebagai capres atau cawapres.
Sementara itu, PT Jakarta Propertindo, selaku penyelenggara formula E pernah memberikan uraian proyeksi keuntungan penyelenggaraan Formula E yang bisa mencapai Rp164 miliar. Proyeksi itu tertuang dalam dokumen Permohonan Penanaman Modal Daerah (PMD) program Formula E.
"Total pendapatan tahun 2021 diprediksi naik Rp87 miliar ke Rp164 miliar di tahun 2024 disebabkan karena sejak tahun 2021 peningkatan pada kegiatan marketing sejalan dengan balapan utama," tulis Jakpro.
Tidak hanya itu, Jakpro juga menyebut akan ada dampak perekonomian di DKI Jakarta untuk penyelenggaraan Formula E tahun 2020, yaitu senilai Rp536 miliar, dan pendapatan Jakpro mencapai Rp48 miliar.
Jakpro meminta modal penyelenggaraan yang disebut membutuhkan anggaran Rp344 miliar. Sehingga keuntungan bersih Pemprov DKI setelah dikurangi kebutuhan anggaran penyelenggaraan mencapai Rp240 miliar.
Penyelenggaraan balap mobil listrik ini diharapkan juga dapat mendukung Program Jakarta Langit Biru yang diusung oleh pemerintah daerah selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle} untuk Transportasi Jalan.
Namun angka-angka keuntungan yang dipaparkan PT Jakarta Propertindo dinilai tak lengkap oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jakarta.
Laporan hasil pemeriksaan BPK untuk tahun anggaran 2019 disebutkan biaya penyelenggaraan Formula E yang dicantumkan PT Jakpro senilai Rp344 miliar tidak memasukan variabel pembayaran commitment fee senilai Rp360 miliar.
Jika dimasukan commitment fee, keuntungan senilai Rp240 miliar itu berubah menjadi kerugian senilai Rp120 miliar. "Dengan tidak memperhitungkan fee penyelenggaraan Formula E sebagai biaya tahunan yang diwajibkan dibayar melalui APBD Dispora, maka studi kelayakan di atas masih belum menggambarkan aktivitas pembiayaan secara menyeluruh," kata BPK.
Siapa Rugi?
Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Gembong Warsono mengkritik keras langkah Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan yang ngotot tetap menggelar Formula E di Jakarta.
Sebab, di tengah pandemi COVID-19 ini Gubernur Anies tetap menggelar balapan mobil dan dinilai kurang tepat sekali. "Kebijakan Pemprov dalam konteks penyelenggaraan balapan mobil Formula E kok rasanya kurang tepat di saat rakyat Jakarta sedang kesulitan akibat pandemi COVID-19," kata Gembong di Jakarta, Selasa, 31 Agustus 2021.
"Wong penduduknya laper kok diajak menonton balapan mobil yang enggak ada suaranya," tambahnya.
Alangkah baiknya, kata dia, anggaran untuk pengadaan balapan mobil di kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta sebaiknya untuk menangani permasalahan pandemi COVID-19 agar menjadi lebih baik lagi. Karena untuk mengatasi masalah wabah ini anggarannya cukup besar.
"Hari ini kita menjelaskan kepada tuan kita, bahwa apa yang kita lakukan tidak menghamburkan uang, kita tidak membakar uang begitu banyak, uang yang kita bakar ini kalau kita geser untuk kepentingan rakyat Jakarta ini urusan tuan kita. Kalau tuannya sudah yakin pasti wakilnya akan mengikuti tuannya itu, jadi gitu loh," ujarnya.
Mundurnya perusahaan kelas dunia Mercedes Benz dari keikutsertaan balap mobil listrik Formula E mengungkap fakta baru. Terlebih absennya Mercedes juara tim dan pembalap Formula E musim ini merupakan pengunduran perusahaan otomotif ketiga, setelah BMW dan Audi pada Desember lalu.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengatakan Pemprov DKI Jakarta perlu berkaca dari hengkangnya tiga perusahaan otomotif ini yang semakin membuat penyelenggaraan Formula E tidak lagi menarik di mata penonton.
“Ini peringatan keras untuk Gubernur Anies yang masih saja ngotot mau menyelenggarakan Formula E Jakarta. Dengan keluarnya 3 perusahaan raksasa otomotif ini sulit mendapatkan keuntungan dari penyelenggaraan Formula E. Terlalu berisiko tidak balik modal bahkan rugi besar,” ujar Wakil Ketua Komisi E dari Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo.
Menurutnya, klaim Gubernur Anies bahwa penyelenggaraan Formula E Jakarta berpotensi untung Rp1,2 triliun bagi daerah harus dikaji ulang dengan kondisi pandemi dan absennya tiga nama besar di dunia otomotif balap mobil.
“Ini bukan analisa kami semata, tapi Mercedes Benz mengatakan mundur karena Formula E sudah tidak lagi memberikan keuntungan dari segi transfer teknologi maupun dari segi pemasaran. Jelas ini membuat pamor Formula E semakin anjlok dan akhirnya risiko kerugian penyelenggaraan semakin tinggi,” papar Anggara.
Jakarta, katanya, sepatutnya mengikuti langkah tiga negara yang batal menyelenggarakan Formula E pada 2021 akibat pandemi COVID-19, yakni Cina, Prancis, dan Korea Selatan.
Selain itu Anggara mengingatkan bahwa semua langkah akan diupayakan agar Jakarta tidak mengalami kerugian besar seperti yang dialami Formula E Montreal tahun 2017.
Karena itu, Fraksi PSI terus mendorong interpelasi agar warga Jakarta tahu bagaimana siasat Gubernur Anies menghadapi masalah-masalah yang menghadang rencana Formula E Jakarta.
“Kami sudah berkali-kali dan tidak lelah untuk terus bertanya dalam berbagai forum tanya jawab dengan Gubernur Anies, seperti Pandangan Umum tapi belum juga mendapatkan jawaban yang memuaskan. Interpelasi adalah hak demokrasi kami untuk memastikan uang rakyat tidak dihambur-hamburkan,” imbuhnya.