Wagub Ingin Perluas Sekolah di DKI yang Gelar PTM
- ANTARA/Ricky Prayoga
VIVA – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan, dalam pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) sekolah yang dimulai pertama kalinya pada Senin kemarin 30 Agustus 2021, tidak ada kendala. Untuk diketahui, di DKI sebanyak 610 sekolah melakukan pembelajaran tatap muka kembali, setelah Ibu Kota dinyatakan kasus COVID-19 membaik dan turun ke level 3.
"Tidak ada kendala yang berarti, karena ini sudah meneruskan dari uji coba sebelumnya," kata Ahmad Riza Patria di Jakarta, Selasa, 31 Agustus 2021.Â
Ia berharap, sekolah lainnya yang ada di wilayah Provinsi DKI Jakarta dapat menerapkan belajar tatap muka dengan baik. Sehingga dari 610 sekolah yang melaksanakan PTM saat ini, bisa dilanjutkan ke 1.500 sekolah.Â
"Mudah-mudahan nanti Januari (2022) sudah bisa memenuhi yang belum mendapatkan giliran," katanya.Â
Masih ada banyak sekolah di DKI, yang belum mendapatkan izin untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Rencananya, jika berjalan lancar di awal Januari sepenuhnya sudah dilakukan, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) termasuk madrasah.Â
"Dan itu yang sudah melakukan uji coba beberapa bulan sebelumnya, jadi sudah memahami dan mengerti," katanya.Â
Dalam PTM ini, semua siswa dan guru juga harus sudah di vaksin dan harus menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak di lingkungan sekolah tersebut.Â
"Semua sudah divaksin, kemudian di sekolah cuci tangan, disinfektan. Jadi, mudah-mudahan tidak ada masalah berarti, anak-anak guru pakai masker, bahkan ada yang pakai face shield. Diatur jam batasannya, kapasitasnya, mata pelajaran, semuanya diatur dengan baik," jelas Ahmad Riza.
Ketua Timses Ridwan Kamil Berharap Pramono-Rano Sukses Pimpin Jakarta, Ungkap PR Berat ke Depan
KPUD Jakarta, menetapkan Pramono Anung-Rano Karno, sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih. Setelah kedua pesaingnya, tidak mengajukan gugatan pilkada ke MK.
