Anies Diinterpelasi PDIP-PSI, Tak Perlu Takut Kata Politikus Gerindra

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Gedung DPRD DKI Jakarta
Sumber :
  • DPRD DKI Jakarta

VIVA – Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Kamrussamad turut menyoroti adanya interpelasi yang diajukan oleh Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) dan PSI kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurut Kamrussamad, hak interpelasi merupakan salah satu hak dalam fungsi pengawasan kedewanan terhadap kebijakan Gubernur DKI. 

PSI Bantah Klaim PDIP soal Menang Pilkada di 14 Provinsi

Namun Kamrussamad mengatakan, jika memang Anies yakin bahwa hal yang dilakukannya tidak melanggar aturan yang ada maka Anies tidak perlu takut. Terlebih Anies juga merupakan Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) sehingga tak perlu takut menghadapi interpelasi tersebut

"Jika Gubernur Anis Merasa tidak bersalah tidak perlu takut hadapi interpelasi karena Beliau kan ahli retorika, pandai bertutur kata. Apalagi Beliau biasa disematkan Gubernur Indonesia karena Ketua APPSI dan disebut sebut salah satu calon pemimpin Indonesia masa depan," Kata Kamrussamad kepada VIVA pada Minggu 29 Agustus 2021.

Prabowo Naikkan Gaji Guru di Awal Masa Jabatan, PSI: Langkah Awal Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Anggota DPR dari dapil DKI Jakarta ini mengatakan, dua fraksi tersebut hanya perlu diberi penjelasan mengenai agenda Formula E yang ada di Jakarta. Sebab kegiatan tersebut memang memerlukan biaya yang tidak sedikit dan ajang itu memakai uang rakyat.

"Seharusnya 2 fraksi yang mengajukan interpelasi yang diundang mereka yang perlu penjelasan. Kasus Formula E memang perlu penjelasan ke rakyat karena uang rakyat ratusan milyar sudah terpakai," ujar Kamrussamad.

Sejumlah Kader PSI Batam Pilih Dukung Ansar-Nyanyang di Pilkada Kepri

Saat ini kata dia rakyat tengah mengalami kesulitan akibat dihantam pandemi COVID-19. Banyak warga yang kesulitan mencari nafkah dan kehilangan pekerjaan selama Pandemi ini. Oleh karena itu sudah benar bahwa Pemprov DKI harus bijak mengelola anggaran.

"Sementara rakyat DKI Jakarta sekarang mengalami banyak kesulitan mencari nafkah akibat pandemi berkepanjangan. Atasi pengangguran dan kemiskinan harus jadi prioritas agenda Pemprov DKI Jakarta," ujarnya lagi.

Politikus PSI Francine Widjojo (tengah).

Politikus PSI Nilai Kenaikan Upah 6,5% Bisa Sejahterakan Pekerja dan Keberlanjutan Dunia Usaha

Kenaikan UMP 6,5 persen dinilai dapat memberi perlindungan bagi para pekerja.

img_title
VIVA.co.id
2 Desember 2024