Wagub Ariza Sebut Bantuan Sosial Tunai untuk Warga DKI Sudah 90 Persen
- VIVA.co.id/Syaefullah
VIVA – Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, bantuan sosial tunai (BST) untuk masyarakat Ibu Kota sudah berjalan lancar.
"BST alhamdulillah sudah mencapai lebih dari 90 persen, kemarin saya meninjau di beberapa lokasi. Alhamdulillah sudah lebih dari 90 persen sudah kita bagikan melalui ATM bank DKI," kata Ahmad Riza Patria di Jakarta, Senin, 26 Juli 2021.
Untuk itu, ia berharap seluruh bantuan dari DKI Jakarta melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lebih dari 1 juta semua disalurkan melalui ATM bank DKI sehingga tidak terjadi kerumunan.
"Kami harapkan juga ke depan yang belum menggunakan ATM DKI kita bisa menggunakan ATM DKI," ujarnya.
Ariza, sapaan akrabnya, berharap mudah-mudahan dukungan dari Kementerian Sosial ke depannya, bantuan uang juga bisa melalui ATM.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sosial melakukan pencairan Bantuan Sosial Tunai (BST) tahap 5 dan 6 pada Senin, 19 Juli 2021.
Bansos Tunai tahap 5 dan 6 ini diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat terdampak pandemi COVID-19, terutama saat menjalani Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sekarang ini.
Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Premi Lasari mengatakan, besaran nominal yang diterima masyarakat sama seperti BST sebelumnya, yakni Rp300.000 per bulan.
"BST tahap 5 dan 6 pada bulan Mei dan Juni 2021, diberikan dengan nilai Rp300.000 setiap bulannya. Sehingga total yang diberikan sekaligus dua bulan berjumlah Rp600.000 untuk tiap penerima," kata Premi.
Dalam penyaluran BST tahap 5 dan 6, tercatat sebanyak 1.007.379 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai penerima BST. Meski begitu, saat ini Dinas Sosial masih melakukan pemadanan sejumlah data penerima BST Pemprov DKI Jakarta dengan data penerima BST Kementerian Sosial RI. Sehingga, untuk sementara ini dilakukan penyaluran bantuan kepada 907.616 KPM.
Pemprov Jakarta Bakal Kaji Wacana Kantin Sekolah Dipungut Pajak
DPRD Jakarta menilai kantin sekolah berpotensi menghasilkan pendapatan retribusi daerah.
