Vaksin Berbayar Indonesia Dikritik WHO

Dr Ann Lindstrand
Sumber :
  • Tangkapan layar youtube/World Health Organization (WHO)

VIVA – Vaksin berbayar di Indonesia mendapat kritik dari WHO. Pemerintah Indonesia merencanakan program vaksin COVID-19 berbayar mendapatan sorotan. Program yang vaksinasi gotong royong individu ini bermaksud untuk memperluas cakupan vaksinasi demi menekan laju virus COVID-19.

WHO Tetapkan TBC Penyakit Menular Paling Mematikan

Namun rencana kebijakan vaksinasi gotong royong individu berbayar di Indonesia mendapat kritikan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Dalam situs resminya, Kepala Unit Program Imunisasi WHO Ann Lindstrand mengatakan bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama untuk bisa mendapatkan vaksin Covid-19. 

Kepala Unit Program Imunisasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Dr Ann Lindstrand juga mengatakan seharusnya tidak ada yang harus membayar untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Menurutnya, semua orang harus bisa divaksinasi tanpa melihat suatu kondisi ekonomi tertentu.

PPN Naik Jadi 12 Persen Bisa Bikin Kemiskinan Makin Parah hingga Wisman Ogah ke Indonesia

Dr Ann mengatakan, pemerintah Indonesia seharusnya tidak mengeluarkan banyak biaya karena skema internasional COVAX sudah menjamin dosis vaksin COVID-19 untuk sekitar 20 persen populasi. Selain itu, banyak bank dunia juga yang sudah memberi dukungan biaya untuk proses distribusi vaksin COVID-19.

"Penting bahwa setiap warga negara memiliki kemungkinan yang sama untuk mendapatkan akses vaksinasi. Pembayaran apa pun bentuknya dapat menimbulkan masalah etika dan akses, khususnya selama pandemi ketika kita membutuhkan cakupan dan vaksin untuk menjangkau semua yang paling rentan," kata Lindstrand dalam konferensi pers, dikutip dari akun youtube resmi WHO, Kamis (15/7/2021) kemarin.

Angka Pneumonia Anak Masih Tinggi, Inilah Jadwal Imunisasi Terbaru dari IDAI untuk Vaksin PCV

"Yang penting di sini adalah bahwa setiap orang memiliki hak dan harus memiliki hak untuk mengakses vaksin ini terlepas dari masalah keuangan," jelasnya.

Ia menilai program vaksinasi Covid-19 berbayar tidaklah tepat. Menurutnya, jika anggaran menjadi permasalahan, saat ini banyak lembaga yang memberikan bantuan untuk pengadaan vaksin. 

Lindstrand mengatakan kerja sama internasional seperti COVAX Facility yang berada di bawah WHO juga sudah memberikan jatah vaksin gratis kepada negara yang membutuhkan.

Ia menuturkan, meskipun pengiriman dan logistik penyimpanan vaksin membutuhkan dana, hal tersebut bisa diperoleh lewat bantuan berbagai lembaga internasional seperti Bank Dunia. 

Dia juga menegaskan tidak diragukan lagi Indonesia menghadapi masa yang sulit. Peningkatan kasus yang didorong oleh varian baru dan mengakibatkan sejumlah besar kematian setiap hari. Kematian banyak terjadi pada orang lanjut usia dan kelompok rentan. Untuk itu dia mendorong akselerasi vaksinasi harus dilakukan di Indonesia.

 
 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya