Kota Bekasi Resmi Terapkan PPKM Darurat

VIVA – Kota Bekasi Jawa Barat, resmi menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat, Rabu 30 Juni 2021. Hal itu diungkapkan Wali Kota Rahmat Effendi.

PPKM Darurat diputuskan, karena akibat lonjakan kasus COVID-19 ini, sektor kesehatan menjadi terdampak.

"Kapasitas pelayanan kesehatannya sudah terganggu, malah proses pemakaman juga, makanya saya tetapkan Kota Bekasi PPKM Mikro Darurat," kata Rahmat, Rabu 30 Juni 2021.

Baca juga: HUT Bhayangkara, Komunitas Pemulung Kirim Pesan untuk Polri

Rahmat menjelaskan, indikator ditetapkannya PPKM Mikro Darurat di Kota Bekasi, diantaranya pasien COVID-29 terus meningkat. Sebaliknya ketersediaan tempat tidur isolasi melebihi batas yang sudah ditetapkan oleh organisasi kesehatan dunia (WHO) sebesar 60 persen.

"Triase IGD sudah kita tambah, lalu rumah sakit swasta kita minta 40 persen untuk pasien COVID-19, disisi lain lahan pemakaman sekarang sudah mulai menipis, bisa diartikan angka kematian sangat tinggi," jelasnya.

Bahkan, kata dia, Pemerintah Kota Bekasi sudah melakukan pemetaan dari hulu. Kemudian petugas melakukan skrining, apakah di isolasi di rumah atau rumah sakit.

Sebenarnya kebijakan lockdown akan dibagi. Misalkan, satu orang dalam satu RT maka hanya tempat tinggalnya yang di lockdown. Tapi, kalau dalam satu RT lebih dari lima orang maka satu RT akan di lockdown.

Seperti yang diketahui, angka terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan data corona.bekasikota.go.id pada Rabu 30 Juni 2021, sebanyak 621 kasus. Sehingga totalnya menjadi 53.768 kasus.

Kemudian, angka kesembuhan bertambah 640 orang. Maka totalnya menjadi 50.313 kasus. Angka kematian 0 kasus, sehingga totalnya 690 kasus.

Halaman Selanjutnya

Sebenarnya kebijakan lockdown akan dibagi. Misalkan, satu orang dalam satu RT maka hanya tempat tinggalnya yang di lockdown. Tapi, kalau dalam satu RT lebih dari lima orang maka satu RT akan di lockdown.