Modus Pungli di 2 Depo Tanjung Priok, Sopir Harus Bayar 5 Kali

VIVA – Polisi mengungkap modus pungutan liar atau pungli, yang dilakukan 24 orang yang telah ditangkap sebelumnya. Pihak kepolisian membersihkan praktik ini, setelah Kamis kemarin para sopir mengadu langsung ke Presiden Joko Widodo. Di saat yang sama, Presiden berkomunikasi via telepon dengan Kapolri dan meminta pungli diatasi.

Adapun 24 preman yang dicokok itu adalah di Depo PT Greeting Fortune Container (GFC), dan Depo PT Dwipa Kharisma Mitra Jakarta. 

Wakapolres Metro Jakarta Utara, Ajun Komisaris Besar Polisi Nasriadi mengatakan, apabila uang pungutan liar tidak diberikan, maka kegiatan bongkar muat di depo tersebut akan terhambat. Bahkan kontainer tidak akan diperbolehkan masuk.

Baca juga: 24 Orang Diperiksa Usai Sopir Kontainer Mengeluh Pungli ke Jokowi

"Hasil temuan bahwa sering terjadi kemacetan yang dialami oleh para sopir truk dikarenakan adanya pungli atau pemerasan yang dilakukan oleh para karyawan yang ada di beberapa depo di daerah jakarta utara, salah satunya yaitu PT Dwipa Kharisma Mitra Jakarta KBN Marunda," kata Wakapolres Metro Jakarta Utara, Ajun Komisaris Besar Polisi Nasriadi kepada wartawan, Jumat 11 Juni 2021.

Dia menambahkan, dari hasil penyelidikan didapati kalau proses pungli yang dilakukan oleh sindikat ini memiliki berbagai tahap pos. Yaitu pos 1 bagian pintu masuk dengan biaya Rp2.000. 

Kemudian di pos 2 bagian survei biaya Rp2.000. Pada pos 3 yang merupakan bagian cuci biaya dimintai uang sebesar Rp2.000 hingga Rp5.000. Kemudian, di pos 4 bagian angkat kontainer (crane) Rp5.000. 

Lebih lanjut dia mengatakan, seluruh pos ini tidak memiliki karcis dari pihak depo yang diberikan kepada pihak supir. 

"Pos 5 bagian keluar depo Rp2.000," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi bertemu sejumlah sopir kontainer untuk mendengar langsung keluhan yang mereka alami, terutama soal pungli.

Sopir bernama Agung Kurniawan (38 tahun) warga asal Ngawi mengadukan kepada Presiden tentang maraknya pungli menimpa di depo pelabuhan.

Depo adalah tempat meletakkan kontainer yang sudah dipakai atau mengambil kontainer yang akan dipakai shipping line. Hal itu dikonfirmasi pula oleh rekan Agung bernama Abdul Hakim.

Abdul mengatakan, kemacetan menambah leluasa pergerakan para preman tersebut dalam menjalankan aksinya memalak supir kontainer.

Mendengar keluhan itu, Presiden Jokowi langsung menelpon Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar masalah itu segera dituntaskan.

Halaman Selanjutnya

Lebih lanjut dia mengatakan, seluruh pos ini tidak memiliki karcis dari pihak depo yang diberikan kepada pihak supir.