Wali Kota Tangerang Harap Data COVID-19 Daerah dan Pusat Terintegrasi
- VIVA.co.id/ Sherly (Tangerang)
VIVA – Kerap kali terjadinya perbedaan data penanganan COVID-19 antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, perlu dicari jalan keluarnya. Integrasi data, diharapkan bisa dilakukan.
Hal itu yang menjadi desakan Wali Kota Tangerang, Banten Arief R Wismansyah. Karena pihaknya sering kali menemukan adanya perbedaan data penanganan COVID-19 dengan pemerintah pusat.
Arief menjabarkan, bahkan beberapa waktu lalu, data perihal keterangan tempat tidur yang dimiliki pihaknya (Pemerintah Kota Tangerang) dengan pusat berbeda. Hingga menyebabkan kebingungan di masyarakat.
Baca juga:Â Pencarian Gadis Cantik Kamila, Belum Temui Titik Terang
"Kondisi saat ini, sistem yang digunakan masih berbeda antara pemerintah pusat dengan daerah, sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan data yang terjadi. Seperti beberapa waktu lalu, ketersediaan tempat tidur untuk pasien COVID-19 persentasenya mencapai 52 persen, dengan jumlah 1.514 unit, tapi di pusat bilangnya tidak mencukupi," katanya melalui siaran pers, Kamis, 11 Maret 2021.
Lanjutnya, permasalahan seperti ini cukup krusial. Sehingga, ia meminta baik dari tim dari Satgas Penanganan COVID-19 Pemerintah Pusat, bisa dengan segera melakukan integrasi sistem dengan daerah.
Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menambahkan, bila pihanya akan melakukan koordinasi dan dalam waktu 100 hari. Akan segera merampungkan aplikasi input data penanganan COVID-19 agar data dapat tersaji dengan aktual dan faktual.
"Karena masalah data merupakan salah satu yang paling krusial dalam penanganan COVID-19. Maka kami tentunya akan bergerak cepat," jelasnya.
Sementara diketahui, bila hingga kini wilayah Kota Tangerang masih masuk dalam zona orange penyebaran COVID-19. Sedangkan untuk Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang, telah berhasil masuk dan bertahan di zona kuning.
KPK Amankan 60 Barang Bukti hingga Rp 1,5 Miliar Usai Penggeledahan Kasus Pj Wali Kota Pekanbaru
Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, telah melakukan proses penggeledahan terkait dengan kasus korupsi dengan tersangka Penjabat Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa (RM).
