Menengok Proyek Rumah DP 0 Unggulan Anies yang Tersandung Korupsi
- Facebook Samawa
VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyidik kasus dugaan korupsi pembelian lahan tanah di Ibu Kota Jakarta, untuk program Rumah DP 0 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dibawah kepemimpinan Anies Baswedan. Proyek pengadaan lahan ini dikerjakan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta.
Berdasarkan informasi yang diterima VIVA, KPK sudah menetapkan empat tersangka korupsi pembelian lahan tanah di Jakarta. Salah satu tersangka diketahui adalah Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya (PSJ) berinisial YC.
"Benar, setelah ditemukan adanya dua bukti permulaan yang cukup, saat ini KPK sedang melakukan kegiatan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri kepada awak media, Senin, 8 Maret 2021.
KPK diketahui tengah mengusut dugaan korupsi pembeliaan lahan tanah di Jakarta. Informasi menyebutkan ada 9 objek pembelian tanah yang ditengarai terjadi mark up harga. Salah satunya pembelian tanah seluas 41.921 meter persegi yang berada di kawasan Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kotamadya Jakarta Timur, tahun 2019.
Namun, lembaga antirasuah itu belum bisa menjelaskan secara rinci kasus dan para tersangka. KPK di era Firli Bahuri ini baru akan mengumumkan penetapan tersangka saat para tersangka ditangkap atau hendak ditahan. "Saat ini tim Penyidik KPK masih menyelesaikannya tugasnya lebih dahulu," ujarnya.
Kasus dugaan korupsi pembelian lahan tanah untuk proyek rumah DP 0 oleh BUMD DKI PD Pembangunan Sarana Jaya ini, sebelumnya juga sempat diselidiki Bareskrim Polri pada Maret 2020 silam. Polisi bahkan telah melayangkan panggilan ke beberapa orang dan pihak terkait untuk dimintai keterangan dalam kasus tersebut.
Pihak PD Sarana Jaya mengakui sejumlah karyawannya diperiksa kepolisian terkait kasus dugaan korupsi pembelian lahan tanah untuk Proyek Rumah DP 0.
"Memang betul ada surat panggilan dari Bareskrim dan sudah ada beberapa karyawan Sarana Jaya yang dipanggil karena itu. Kami kooperatif untuk hal itu," ujar Humas PD Sarana Jaya Keren Margaret Vicer
Diluar itu, program Rumah DP 0 ini merupakan salah satu program unggulan Anies Baswedan-Sandiaga Uno pada Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017. Setelah dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies benar-benar merealisasikan program Rumah DP 0.
Konsep pembangunan program Rumah DP0 tahap pertama di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, dibuat pada Kamis, 18 Januari 2018. Perumahan tersebut berlokasi di Jalan Haji Naman, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, dengan konsep bangunan berupa apartemen atau rumah susun.
Beberapa bulan kemudian, persisnya 12 Oktober 2018, Anies melakukan groundbreaking sekaligus meresmikan program rumah tanpa uang muka di Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, dengan nama 'Samawa' atau Solusi Rumah Warga. Sejak saat itu pengajuan untuk program Rumah DP 0 resmi dibuka untuk masyarakat.
Anies mengatakan program Rumah DP 0 ini menyasar masyarakat yang berkategori masyarakat berpenghasilan rendah (MRB) dengan penghasilan Rp 4 juta hingga Rp 7 juta per keluarga. Peminat program ini diminta berkonsultasi dengan Bank DKI untuk pengajuan kredit dan akan diverifikasi
Untuk Rusunami Klapa Village tipe Studio akan dikenakan cicilan Rp 1,2 juta per bulan. Sementara tipe 35 dikenakan harga cicilan Rp 2 jutaan per bulan. Pemilik unit hunian DP 0 Rupiah akan memperoleh sertifikat hak milik (strata tittle), serta akan mencicil dengan bunga fixed 5 persen per tahun selama 15 atau 20 tahun.
Tahap pertama proyek Rumah DP 0 Klapa Village yang selesai dibangun kurang dari setahun. Pada 3 September 2019, Gubernur Anies menyerahkan secara simbolis Rusunami dengan DP 0 Rupiah kepada 50 calon penghuni.
Kemudian pada 12 Desember 2019, Anies kembali melakukan groundbreaking Rumah DP 0 tahap kedua di Nuansa Cilangkap, Jakarta Timur. Setidaknya di tahap kedua ini akan dibangun 3.400 unit hunian di empat tower (menara) saat Nuansa Cilangkap ditargetkan tuntas di kuartal ke-III 2021.
Sepi Peminat
- VIVA.co.id/ Adinda Purnama Rachmani
Masuk tahun keempat Anies Baswedan, proyek pembangunan Rumah DP 0 yang menjadi unggulannya masih jauh dari target yang direalisasikan. Dari target awal selama lima tahun periode Anies akan membuat 300.000 rumah, tapi hingga kini baru mencapai 780 rumah (Klapa Village) atau 0,26 persen.
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz menilai kepemimpinan Anies Baswedan yang berjalan hingga kini masih belum menuntaskan janji-janji politiknya.
"Ya, kalau catatan kita sih lebih ke arah janji kampanye, fasilitas perumahan yang beliau sampai saat ini kita menilainya belum ideal lah. Kalau yang lain-lain sih Insya Allah on the track," kata Abdul Aziz saat dikonfirmasi di Jakarta.
Salah satu janji kampanye Anies dalam pesta demokrasi pemilihan kepala daerah 2017 lalu adalah soal DP 0 persen, yang hingga kini masih belum berjalan dengan baik dan belum sesuai dari janji kampanye. Ia meminta Anies gerak cepat menuntaskan janji politiknya.
"Dua tahun lagi bukan waktu yang lama, ini harus segera dikejar, harus segera diwujudkan, karena ini selain janji kampanye juga ini kebutuhan warga Jakarta juga yang paling utama," ujarnya.
Bendahara Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, Ahmad Lukman Jupiter juga mengkritik program rumah DP Rp0 yang menurutnya belum sepenuhnya terealisasi, karena menurutnya sampai saat ini masih ada jutaan warga yang belum memiliki rumah hunian.
"DP Rp0 sampai saat ini belum terlaksana, masih ada jutaan warga Jakarta yang belum punya hunian menurut data BPS," kata Jupiter saat dihubungi wartawan di Jakarta.
Jupiter juga menyoroti rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) yang sudah dibangun di Jakarta Barat sudah berdiri tegak, tapi penghuninya masih sepi. "Ini ada apa? terus Dinas Perumahan ini selaku yang menjalankan program ini kok kelihatannya santai-santai saja, ini sudah tiga tahun. Ini program menurut saya belum berhasil," ujarnya.
Mentok di Kredit
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta menyebut bahwa peminat hunian dengan uang muka (down payment/DP) Rp0 di Ibu Kota sangat tinggi, namun memang harus dilakukan verifikasi dan validasi data administrasi maupun keuangan pemohonnya.
"Peminatnya tinggi, tapi memang harus dilakukan verifikasi dan validasi data administrasi maupun keuangan pemohon, agar profil penerima manfaat dipastikan sesuai dengan target sasaran sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta, Sarjoko.
Peminat yang tinggi tersebut, lanjut Sarjoko, bisa dilihat dalam data rumah DP RP0 di Menara Samawa Pondok Kelapa dengan persentase hingga 16 Oktober sudah 58 persen atau 457 unit dari 780 unit dan dari jumlah itu 278 unit sudah dihuni atau ditempati.
"Untuk menara Samawa, total pendaftar 23.939 dengan jumlah tidak lolos verifikasi sebanyak 13.666 orang. Yang diundang melihat unit 6.051 dan yang melihat 2.445. Sebanyak 52 orang sedang berproses di bank dan 14 orang telah dapat putusan bank. Potensi akad yang sudah terjadwal pada Oktober 2020 adalah 23 unit," ucapnya.
Selain di Klapa Village, Pemprov DKI Jakarta juga bekerja sama dengan Perum Perumnas untuk memasarkan unit Rusunami di kawasan Jakarta Utara dan Jakarta Barat dengan skema DP Rp0.
Untuk hunian Samawa di kawasan Jakarta Utara, lokasinya berada di Rusunami Bandar Kemayoran, Jalan Rajawali Utara, Pademangan Timur, Pademangan, dengan total ada 30 unit rusun dengan ukuran 27 meter persegi (satu kamar) yang ditawarkan dalam program rumah Samawa DP nol rupiah. "Sudah terjual 24 unit. Potensi akad pada Oktober 2020 adalah dua unit," ucap Sarjoko.
Sementara, hunian Samawa di kawasan Jakarta Barat lokasinya berada di Tower Bunaken Sentraland Cengkareng, Jalan Boulevard Timur, Kapuk, Cengkareng dengan total ada 64 unit rusun bertipe studio (satu kamar) dengan luas 21 meter persegi yang ditawarkan. "Sudah terjual 17 unit. Potensi akad pada Oktober 2020 adalah empat unit," tutur Sarjoko.
Anies Yakin Pramono-Rano Menang Pilkada Jakarta Satu Putaran: Ini Bukan Ramalan Cuaca
Anies mengatakan hasil akhirnya nanti yang diumumkan KPU tidak akan berubah dari data real count berdasarkan penghitungan formulir model C - KWK.
