Pemprov DKI Lanjutkan Normaliasi Sungai, Ini Saran Ahok ke Anies
- ANTARA/Sigid Kurniawan
VIVA – Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menanggapi rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ingin memulai kembali program normalisasi Sungai Ciliwung di Jakarta. Ahok yang juga Gubernur Jakarta periode 2014-2017 itu, melihat program normalisai yang kini dimunculkan lagi oleh pemerintah Ibu Kota sudah tepat dan ia sangat mendukung.
"Lebih baik telat, dari pada tidak lakukan," kata Ahok saat dikonfirmasi VIVA, Minggu 7 Maret 2021.
Ahok tak masalah jika pemerintah DKI menggunakan istilah naturalisasi ataupun normalisasi di sepanjang daerah aliran sungai atau DAS Ciliwung itu. Hanya saja, dia menitip pesan.
“Ketika normalisasi dijalankan kembali, maka pemerintah daerah bersamaan dengan itu pula harus menyiapkan rumah susun bagi masyarakat yang rumah terkena dampak program tersebut,” kata dia.
Sebab, kata Ahok program ini selain bertujuan mengendalikan banjir, pemerintah daerah juga harus menyediakan solusi dan memerhatikan nasib masyarakat setelah pembebasan lahan dilakukan.
"Usahakan cari lahan atau gedung milik Pemda DKI yang bisa dibangun rusun agar normalisasi seluruh sungai Ciliwung tuntas," tutur Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) ini.
Kata Ahok, Balai Besar Wilayah Sungai Cilliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian PUPR sudah pasti akan dimudahkan jika Pemprov DKI sudah memulai kembali normalisasi sungai.
Kalaupun dilakukan naturalisasi atau secara alamiah, Ahok melihat hal itu bisa dilakukan dengan memerhatikan sisa ruas atau lahan tersisa. Jika normalisasi, maka tetap dibangun menggunakan sheetpile atau turap.
"BBWSCC pasti jadi mudah menyelesaikan jika Pemda tidak polemikkan istilah," kata dia.
Sebelumnya diketahui, Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria, mengungkapkan rencana program normalisasi dilanjutkan pada tahun ini. Menurut Riza, masih ada kurang lebih 7,6 kilometer lahan di bantaran Kali Ciliwung yang sudah bisa dinormalisasi.
Pemprov DKI sendiri, lanjutnya, telah menganggarkan sebesar Rp5 triliun untuk pembebasan lahan. Dengan begitu, ia juga, membayangkan setelah lahan dibebaskan, pemerintah pusat lewat BBWSCC langsung segera bekerja.
"Iya, Sungai Ciliwung ada 7,6 kilometer (lahan) yang sudah bebas, bisa dipasang sheetpile,” ujar Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, belum lama ini.
Pemprov Jakarta Bakal Kaji Wacana Kantin Sekolah Dipungut Pajak
DPRD Jakarta menilai kantin sekolah berpotensi menghasilkan pendapatan retribusi daerah.
