Wagub DKI Sebut Normalisasi Tetap Ada karena Program Bagus

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria.
Sumber :
  • VIVA.co.id/ Ahmad Farhan Faris.

VIVA – Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengutarakan bahwa program normalisasi sungai yang ada di Jakarta tetap dilakukan. Kabar sebelumnya bahwa Pemrov DKI menghapus program normalisasi dan menggantinya dengan naturalisasi.  

Menko Polkam Sebut 8,8 Juta Masyarakat Indonesia Main Judi Online

"Normalisasi sungai sekali lagi kami sampaikan tetap ada. Jadi tolong dibaca lebih teliti, lebih lengkap, lebih detail, ada di bab IV normalisasi merupakan program yang baik yang dicanangkan pemerintah sebelumnya, didukung oleh pemerintah pusat," kata Ahmad Riza di Jakarta Timur,  Rabu, 11 Februari 2021.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengakomodir semua masukan dukungan aspirasi masyarakat dan juga melanjutkan program program pemimpin sebelumnya yang diyakini dan dirasakan baik.

Isu Kelompok Rentan Mesti Bisa Dipertimbangkan Cagub dalam Programnya Jika Menang Pilkada

"Jadi sekali lagi program normalisaai tetap ada. Tidak pernah dihilangkan atau dihapuskan dan lain sebagainya. Jadi mohon bagi mereka, siapa pun anggota DPRD kalau ingin menyampaikan pendapat itu hak dan kewenangan dan tugas. Namun kami minta untuk dicek kembali, diteliti kembali, sebelum memberikan keterangan pernyataan ke publik. Jangan sampai menimbulkan polemik di masyarakat," katanya.

Lebih lanjut menurut Wagub DKI yang biasa disapa Ariza, saat ini sedang yang dihadapi bersama yaitu soal pandemi jamgan sampai timbulkan polemik yang tidak perlu. Jadi kata dia tetap mengadakan normalisasi, dan terbukti dengan anggaran yang cukup besar tahun 2020 terkait dukungan sampai ratusan miliar.

Anies Baswedan Sudah Foto Salam 3 Jari, Pramono Beri Bocoran Kapan Dukungan Resminya

"Kurang lebih pembebasan lahan saja sampai Rp781 miliar dan kami mendukung program normalisasi termasuk juga codetan Ciliwung dan sebagainya," kata Politikus Gerindra ini.

Warga menentukan pilihannya dalam Pilkada. (ilustrasi)

Pengamat Ingatkan Pemerintah Harus Antisipasi Penyebaran Paham Khilafah saat Pilkada

Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan bahwa Pemerintah harus mengantisipasi penyebaran paham khilafah di tengah perhelatan Pilkada 2024.

img_title
VIVA.co.id
21 November 2024