Wagub DKI Minta Usulan Lockdown Akhir Pekan Diteruskan DPR ke Jokowi

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria.
Sumber :
  • VIVA.co.id/ Ahmad Farhan Faris.

VIVA – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria minta usulan lockdown akhir pekan diteruskan DPR RI ke Presiden Jokowi. Sebab, kewenangan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bukanlah ranah pihaknya.

Respons Jokowi soal Putusan MK Hapus Presidential Threshold

"Usulan dari teman-teman DPR saya kira disampaikan saja kepada pemerintah, kepada Presiden, kepada Satgas pusat," kata dia di Markas Polda Metro Jaya, Rabu 3 Februari 2021.

Meski begitu, pihaknya tetap melakukan analisa terkait usulan tersebut. Pihaknya akan mendukung setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat. 

Pakar Hukum sebut Publikasi OCCRP Fitnah yang Merusak Nama Baik Orang

Siang ini sendiri, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan akan menghadiri rapat dengan Jokowi membahas PPKM. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap ada kebijakan yang lebih efektif dalam menekan COVID-19. 

"Saya kira karena sekarang ada PPKM yang kebijakannya diambil oleh pemerintah pusat, Presiden, kami akan mengikuti apapun kebijakan yang akan diambil," katanya lagi.

Bela Jokowi, PSI Singgung Barisan Sakit Hati di Balik Publikasi Riset OCCRP

Presiden Joko Widodo berbicara blak-blakan mengenai tidak disiplinnya masyarakat mengenai aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk wilayah Jawa dan Bali. Aturan yang dibuat pertengahan Januari lalu itu nyatanya memperlihatkan angka kasus COVID-19 masih naik.

"Yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11-25 Januari, kita harus ngomong apa adanya ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi karena kita memiliki indeks mobility-nya. Sehingga di beberapa provinsi COVID-nya tetap naik,” kata Jokowi pada rapat terbatas Jumat pekan lalu dikutip VIVA, Senin 1 Februari 2021.

Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di kawasan Jakarta Pusat, Senin, 18 November 2024

OCCRP Akui Tak Punya Bukti, Muruah Jokowi Dinilai Tetap Terjaga di Mata Dunia

Dalam situs resminya, OCCRP mengakui tidak punya bukti Jokowi terlibat dalam korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama jadi Presiden.

img_title
VIVA.co.id
3 Januari 2025