Walk Out Anggota DPRD DKI saat PSI Bicara Dinilai Abaikan Suara Warga
- VIVA/Irwandi Arsyad
VIVA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta ramai-ramai walk out dalam acara rapat terkait pandangan umum Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR-PZ).
Saat itu, Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI, Idris Ahmad, sedang menyampaikan pandangan umum terkait raperda tersebut. Kemudian, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar, Jamaludin meminta izin dan menyampaikan untuk keluar ruangan rapat. Kemudian, diikuti oleh anggota fraksi lainnya.
Baca juga: PSI Bacakan Pandangan Umum, Anggota DPRD DKI Ramai-ramai Walk Out
Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, menilai aksi walk out para anggota dewan ini sebagai pengabaian terhadap suara rakyat. Dia mengingatkan agar DPRD DKI tetap melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan penggunaan anggaran daerah.
Dalam keterangannya, Selasa, 15 Desember 2020, Ray mengatakan, anggota DPRD DKI Jakarta adalah orang dewasa, berpendidikan dan berpengalaman. Mereka adalah orang yang mengerti betul bahwa tugas dan wewenang anggota DPRD adalah mengawasi, membuat perda dan bugeting APBD.
Selain itu, menurutnya, keputusan sebelum diputuskan di dalam rapat paripurna segala hal bisa berubah. Hanya putusan paripurna yang dinyatakan sebagai produk hukum politik. Di luar itu adalah produk politik yang bisa berubah seiring dengan aspirasi masyarakat.
"Dengan dasar semua itulah, maka tindakan walk out itu jadi mengherankan. Tapi memang sikap orang-orang dewasa seringkali juga membuat kita terheran-heran. Itulah yang terjadi di DPRD. Mereka mengawasi kawan sendiri, tapi entah apakah mereka mengawasi anggaran yang disodorkan oleh pemda sendiri," kata Ray.
Menurut Ray, seharusnya yang menjadi perhatian adalah pengajuan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tapi sikap anggota DPRD DKI justru "melawan" kawan sendiri.
"Mereka "mengoposisi" kawan kerja, tapi terlihat emoh mengoposisi gubernur. Tindakan mereka juga seperti mengoposisi suara warga DKI yang menghendaki agar budget RKT DPRD DKI 2021 itu dievaluasi. Jadi walk out itu seperti juga mengabaikan arus besar suara warga DKI," tuturnya.
Ray mengingatkan, jangan sampai masyarakat beranggapan wakil mereka di DPRD DKI Jakarta tidak lagi mendengarkan usulan mereka. Sebab sikap walk out mayoritas fraksi, dia menilai, sebagai tutup telinga atas kritikan terkait RKT DPRD DKI.
"Orang-orang dewasa itu seperti mau mengatakan, 'kami tak peduli pada apa suara warga. Kesepakatan di DPRD-lah yang utama.' Oleh karena itu, walk out-nya DPRD itu adalah langkah menutup telinga pada suara warga. Yang mereka oposisi bukan PSI tapi suara warga. Suara yang menginginkan agar RKT DPRD DKI itu dievaluasi," ujarnya.
Diketahui, dalam rapat Raperda tentang perubahan Perda nomor 1 tahun 2015 di gedung DPRD DKI Jakarta Senin kemarin, 14 Desember 2020, sejumlah fraksi melakukan aksi walk out saat PSI mendapatkan giliran berbicara menyampaikan pandangan umum. Aksi walk out diduga sebagai respons atas sikap PSI yang menolak kenaikan RKT dan gaji DPRD DKI Jakarta.
