Curhat Anies soal Usul Tiadakan Libur Panjang Ditolak Pemerintah
- vstory
VIVA – Momen libur panjang akhir Oktober 2020 dikhawatirkan dapat memengaruhi melonjaknya penularan kasus COVID-19 di tanah air. Karena kekhawatiran tersebutlah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat meminta pemerintah untuk mempertimbangkan ulang keputusan menetapkan libur panjang tersebut.
Anies mengatakan, pada saat rapat antara Pemerintah Pusat, Pemprov DKI, Gugus Tugas Penanganan COVID-19 dan seluruh pihak lainnya, dia sempat meminta pemerintah pertimbangkan penetapan libur panjang. Itu karena dikhawatirkan mobilitas masyarakat meningkat dan penularan COVID-19 kembali melonjak.
Baca juga: Iptu Anggoro, Jaga Kerusuhan 98 hingga Nangkap Imam S Arifin
"Sebetulnya tiga minggu lalu kami sudah mengajukan dalam rapat pertemuan dengan gugus coba dipertimbangkan soal libur panjangnya, tapi pemerintah pusat sudah putuskan tetap jalan libur panjang," kata Anies di Mapolda Metro Jaya, Senin 26 Oktober 2020.
Pemerintah memutuskan untuk menetapkan cuti bersama di akhir Oktober hingga awal November 2020. Namun, meski begitu, Anies meminta agar masyarakat lebih menyadari bahaya penularan COVID-19 dengan tidak bepergian selama liburan.
Jika terpaksa untuk bepergian, masyarakat diharapkan dapat lebih disiplin dan tetap memerhatikan protokol kesehatan selama libur panjang. Masyarakat diminta untuk terus menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan.
Anies mengatakan, pihaknya juga sudah mengantisipasi apabila terjadi lonjakan kasus setelah libur panjang akhir Oktober nanti. Salah satunya yakni menambah jumlah tempat tidur untuk perawatan pasien COVID-19.
"Antisipasi artinya kita harus siap jumlah tempat tidur, kegiatan testing, tracing, treatment karena pengalaman masa libur panjang sesudahnya sudah ada lonjakan," lanjut Anies Baswedan. (ren)
Bela Jokowi, Rampai Nusantara Tak Sependapat Dengan Hasto Soal Kriminalisasi Terhadap Anies
Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar tidak sependapat dengan pernyataan dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait dugaan kriminalisasi terhadap Anies Baswedan.
