Demo Gelombang Kedua UU Ciptaker, 7.500 Brimob Siaga di Jakarta

VIVA – Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Awi Setiyono, mengungkapkan ribuan personel  diperbantukan dari Brimob Nusantara untuk mengamankan aksi unjuk rasa gelombang kedua di Jakarta terkait penolakan pengesahan Undang-undang Cipta Kerja pada Selasa, 13 Oktober 2020.

"Total kekuatan BKO Brimob Nusantara ke Polda Metro Jaya 7.500 orang, sedangkan BKO Polda Jawa Barat sebanyak 200 orang," kata Awi saat dikonfirmasi pada Senin, 12 Oktober 2020.

Baca juga: Dosen di Makassar Salah Tangkap dan Babak Belur, Begini Dalih Polisi

Menurut dia, pasukan Brimob Nusantara ini diperbantukan ke Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Barat untuk mengamankan Ibu Kota Jakarta serta Provinsi Jawa Barat dalam menyikapi perkembangan situasi Kambtibmas terkait Undang-undang Cipta Kerja.

"Siaga di DKI Polda Metro Jaya 7.593, TNI 1600 dan Pemda 139. Total 9332 personel," ujar Awi.

Sebelumnya diberitakan, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Nana Sudjana bersama dengan Pangdam Jaya Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurachman melakukan apel gabungan guna menjamin situasi dan kondisi di Ibu Kota aman serta mengantisipasi kembali adanya demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang dilakukan hari Senin dan Selasa, 12-13 Oktober 2020.

"Kami ingin menjamin keamanan ketertiban di Jakarta. Sudah kami evaluasi dan persiapan dalam menghadapi permasalahan yang ada," kata Nana.

Nana menjelaskan, demonstrasi dijamin Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Namun, ketika peserta aksi berbuat anarkis maka aparat akan menindak tegas.

Selain itu, Nana mengaku pihaknya dan Kodam Jaya serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan simulasi pengamanan atau Tactical Floor Game (TFG). Simulasi pengamanan ini dilakukan buntut kerusuhan dalam aksi penolakan UU Cipta Kerja pada Kamis, 8 Oktober 2020.

"TNI-Polri selama ini sudah melakukan kegiatan Tactical Floor Game yang sudah kami lakukan tadi malam bagaimana kita sudah gladi bersih untuk menghadapi suatu masalah keamanan. Kita melakukan patroli bersama dalam rangka menunjukkan ke masyarakat dalam kondisi apapun TNI-Polri siap menjalankan tugas untuk pengamanan," ujar Kapolda. (ren)

Halaman Selanjutnya

Nana menjelaskan, demonstrasi dijamin Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Namun, ketika peserta aksi berbuat anarkis maka aparat akan menindak tegas.