Kapolda Metro Jaya Tegaskan Langgar PSBB Bisa Kena Pidana
- VIVA/Andrew Tito
VIVA – Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Nana Sudjana menegaskan kepada warga bahwa melanggar aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Provinsi DKI Jakarta bisa berujung pidana.
Baca Juga: Dua Hari Operasi Yustisi, Denda Pelanggar PSBB DKI Capai Rp88,6 Juta
Nana mengatakan hal itu untuk menjadi pemahaman masyarakat terkait masalah pandemi saat ini, di mana kerumunan orang sangat dilarang, terlebih bagi masyarakat yang melakukan perlawanan saat ditertibkan.
"Terkait sanksi (PSBB) bisa juga pidana, misalnya membuat kerumunan lalu melawan (saat ditertibkan), akan kita kenakan KUHP Pasal 212, 216, 218,” ujar Nana saat melakukan kunjungan kerja Operasi Yustisi di Terminal Grogol Jakarta Barat, Rabu, 16 September 2020.
Nana menyampaikan, ada beberapa undang-undang mengenai wabah dan kekarantinaan yang bisa disangkakan kepada pelanggar PSBB. "UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan," ujar Nana.
Selama PSBB diterapkan, personel gabungan TNI, Polri, jaksa, pengadilan, dan Pemprov DKI kini melakukan operasi yustisi ke berbagai wilayah titik keramaian yang dikhawatirkan menjadi lokasi klaster baru di tengah pandemi.
Operasi yustisi ini dilaksanakan untuk mengawasi penerapan PSBB yang kembali diterapkan DKI sejak Senin, 14 September 2020.
Ada delapan titik yang diawasi selama operasi yustisi tersebut, yakni di kawasan Pasar Jumat, Jalan Perintis Kemerdekaan Jakarta Pusat, Jalan Raya Kalimalang, Jalan Kalideres Jakarta Barat, Tugu Tani, Jalan Asia Afrika, Bundaran Hotel Indonesia (HI) dan Semanggi.
Selama operasi yustisi, petugas gabungan akan menindak masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Oleh karena itu, bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker, termasuk saat berkendara, akan dikenakan sanksi.
Jakarta Era Ahok Terapkan Operasi Yustisi Buat Pendatang Baru, Pramono: Kepemimpinan Saya Lebih Ramah
Gubernur Pramono Anung ngaku masih akan merumuskan kebijakan yang tepat terkait urusan pendatang baru bersama jajarannya.
