8 Kantor di DKI Ditutup, Terkategori Esensial tapi Tak Ada Toleransi
- Andrew Tito/VIVA.
VIVA – Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta telah menginspeksi mendadak alias sidak penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total untuk pengendalian pandemi COVID-19, di gedung-gedung perkantoran sejak Senin, 14 September 2020.Â
"Kita lakukan pemeriksaan seperti kemarin kita sudah bisa lakukan pemeriksaan sebanyak 64 perkantoran atau perusahaan swasta. Di mana delapan kita langsung lakukan penutupan sementara," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Andri Yansyah, Selasa, 15 September 2020.
Perkantoran yang melanggar itu ditutup selama tiga hari karena mereka melanggar protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Kantor-kantor itu sebenarnya terkategori sektor esensial yang dibolehkan tetap beroperasi karena dianggap menyangkut kepentingan publik.
Baca: Viral Video Penampakan Ambulans-ambulans Antre Masuk RS Wisma Atlet
"Kita lihat melanggar pembatasan karyawan. Jadi walaupun dia masuk kategori esensial, dia juga harus melakukan protokol [COVID-19], salah satunya pembatasan karyawan 50 persen. Kalau dia lebih dari 50 persen, kita tutup, bukan berarti dia masuk dalam yang dikecualikan dia tidak bisa ditutup, bukan," katanya.
Untuk kegiatan yang nonesensial, ketentuan jumlah pegawai atau karyawannya yang dibolehkan bekerja di kantor harus 25 persen. Jika ditemukan ada yang lebih dari itu maka akan ditutup pula.Â
Andri berharap peran satuan tugas internal masing-masing perusahaan, selain harus rutin sosialisasi pentingnya mempraktikkan protokol kesehatan COVID-19, juga wajib memastikan pelaksanaannya.
Bertemu Prabowo, GAVI Janji akan Perkuat Kerja Vaksin dengan Indonesia
Ketua Dewan Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi (GAVI), Jose Manuel Barroso berkomitmen untuk melanjutkan kerja sama dengan Indonesia dalam upaya memperkuat imunisa
