DKI PSBB Total, Pemkot Bogor Siap Selaraskan Langkah
- Muhammad AR/VIVA.
VIVA – Wali Kota Bogor Bima Arya akan mengambil langkah selaras terkait penerapan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurut Bima, kondisi Bogor belum sepenuhnya aman.
Hal itu disampaikannya saat meninjau Posko Bersama Keamanan dan Penanggulangan COVID-19 di Perbatasan Kabupaten Bogor dan Kota Bogor, Kamis, 10 September 2020.
"Jam dua Gubernur Jakarta, Gubernur Jawa Barat, akan rapat bersama kepala daerah Bodebek. Kita akan selaraskan langkah kita, terkait dengan kebijakan Jakarta dan juga berkordinasi dengan Gubernur Jawa Barat, " kata Bima.
Baca juga: Pulihkan Ekonomi Terdampak Corona Kini Tak Bisa Lagi Andalkan Vaksin
Lanjut Bima, situasi pandemi di Bogor belum aman meskipun status Kota Bogor menurun dari zona merah. Hal ini karena tren penularan masih tinggi.
"Intinya, situasi masih belum aman. Walaupun sudah tidak merah, tetapi trennya masih tinggi karena disiplin warga yang harus terus diingatkan," ucapnya.
Dalam razia gabungan ini, Bima Arya mengingatkan masyarakat agar tetap menjaga protokol kesehatan di masa pembatasan sosial. Menurutnya nyawa saat ini adalah masker.
"Memang banyak kota dan kabupaten tadi kita cek warganya, masker. Sebetulnya semua bawa masker, tapi ada yang dipakai ada yang tidak. Jadi kita ingin mengingatkan terus, karena nyawa kita ya masker kita. Itu kira-kira," imbaunya.
Razia ini diikuti ratusan petugas gabungan dari Kabupaten dan Kota Bogor, Provinsi serta Direktorat Satpol PP Kemendagri. Razia protokol kesehatan di gelar di titik perbatasan, Ciawi, Puncak Bogor. Razia ini, kata Bima, mengingatkan masyarakat bahwa lokasi penyebaran rawan berada di pasar dan kendaraan umum.
"Antara Pemkot dengan Kabupaten salah satunya menguatkan perbatasan di titik-titik perbatasan sesuai kesepakatan Kota dan Kabupaten. Yang rawan itu di pasar dan kendaraan umum. Hari ini sosialisasi, tapi segera. Segera ini untuk diberlakukan denda juga," ucapnya.
Selain di perbatasan Ciawi Puncak, Pemerintah Kota dan Kabupaten sepakat menurunkan petugas gabungan di perbatasan lain. "Kami sepakat turun sama-sama di titik-titik rawan perbatasan. Artinya di sebelah barat, sebelah utara, ini simbolis awal saja. Tapi bukan hanya di perbatasan, di pusat kota di Kabupaten juga berlaku juga," katanya. (ase)
Wakil Mendagri: Sistem Politik atau Sistem Pemilu Indonesia Boros
Wakil Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto meminta untuk memperbaiki sistem pemilihan umum (pemilu) karena tidak efisien dan terlalu mahal.
