Golkar DKI Tidak Setuju PSBB Total Anies Baswedan

VIVA – Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta menolak kebijakan Gubernur Anies Baswedan, yang kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB Total. Peraturan yang kembali dari awal masa pandemi COVID-19. 

Fraksi Golkar beranggapan PSBB Total bukan langkah yang tepat yang harus diambil oleh Gubernur Anies, dalam mengendalikan penyebaran COVID-19 dimana dalam beberapa pekan ini angka kasus positif melonjak drastis. Begitu juga angka kematian, yang melonjak pasca pelonggaran PSBB sejak Agustus 2020 lalu.

"Penerapan PSBB yang diputuskan gubernur akan berlaku per hari Senin (14 September 2020) depan kami nilai bukan langkah yang tepat untuk mengendalikan penyebaran COVID-19, yang tentu harus sejalan dengan semangat produktif namun aman dari COVID-19," kata Sekretaris Fraksi Golkar DPRD DKI, Judistira Hermawan, saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis 10 September 2020.

Dijelaskannya, banyak hal yang tidak konsisten utamanya dalam hal pengawasan protokol kesehatan dari Pemprov DKI di masa PSBB transisi ini. Salah satu contoh bagaimana penanganan dan perhatian terhadap warga yang diketahui terpapar dari hasil swab. Apakah dilakukan pengawasan selama dia isolasi mandiri, apa diperhatikan kebutuhan dasarnya selama dia isolasi. 

"Saya temukan tidak ada pengawasan itu maupun perhatian dari pemerintah, ini yang akhirnya menciptakan klaster-klaster baru penyebaran COVID-19 semakin tinggi," katanya. 

Menurut dia, penanganan kasus yang positif harusnya juga menjadi bagian dari pengendalian COVID-19 di Jakarta. Tidak sekedar melakukan pengetesan yang banyak.

"Jangan kita hanya melakukan testing sebanyak-banyaknya, namun kita tidak siap menangani lonjakan angkan positif COVID agar bisa dikendalikan," tambahnya. 

Kemudian, lanjutnya banyak masukan dari para anggota dewan dan juga banyak pihak kepada Pemprov DKI. Tapi masukan itu tidak didengar dan tidak menjadi masukan bagi Gubernur Anies. Ia mencontohkan kebijakan ganjil genap yang diberlakukan. Ternyata pasien di Wisma Atlit rata-rata adalah pengguna transportasi publik. Begitu juga dengan kebijakan pembukaan bioskop, tapi tidak dihiraukan oleh Anies.

"Jangan lupa Jakarta itu Ibu Kota, maka perlu sinergitas antara pusat dan daerah, ada Tim Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, jangan semua diputuskan sendiri tapi akhirnya minta bantuan pemerintah pusat," ujarnya. 

Untuk itu, ia minta Gubernur Anies dan jajaran Pemprov DKI fokus kepada pengawasan dan edukasi masyarakat terkait pentingnya 3 M sampai ke pemukiman-pemukiman. Sampaikan bahwa masyarakat adalah garda terdepan dalam pencegahan COVID-19, tenaga medis sampai petugas makam adalah garda paling akhir. (ren)

Halaman Selanjutnya

Kemudian, lanjutnya banyak masukan dari para anggota dewan dan juga banyak pihak kepada Pemprov DKI. Tapi masukan itu tidak didengar dan tidak menjadi masukan bagi Gubernur Anies. Ia mencontohkan kebijakan ganjil genap yang diberlakukan. Ternyata pasien di Wisma Atlit rata-rata adalah pengguna transportasi publik. Begitu juga dengan kebijakan pembukaan bioskop, tapi tidak dihiraukan oleh Anies.