Pandemi COVID-19, Guru Diminta Tidak Bebani Siswa Tugas yang Banyak
- VIVA/Zahrul Darmawan
VIVA – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok kembali menegaskan, belum mengizinkan adanya sekolah tatap muka karena masih pandemi COVID-19. Saat ini, proses belajar mengajar diwajibkan dengan metode daring atau online. Selain itu, guru juga diimbau untuk tidak membebani tugas berlebih pada para siswa-siswi.
Kepala Disdik Kota Depok, Mohammad Thamrin, menyatakan kebijakan ini sesuai dengan arahan pemerintah terkait protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus berbahaya tersebut.
Untuk menghindari beban guru, para siswa dan orangtua, kata Thamrin, pihaknya mengacu pada kementerian yakni dengan adanya penyederhanaan kurikulum.
“Jadi bukan berarti kurikulum harus dituntaskan sampai dengan item-item dan terinci, tapi kami melakukan penyederhanaan agar tidak dibebani,” kata Thamrin, Jumat, 4 September 2020.
Baca juga: Pasien Corona di Depok Tewas Loncat dari Lantai 13 Rumah Sakit
Kemudian, kata Thamrin, pihaknya mengimbau agar tugas yang diberikan pada para siswa diberi kelonggaran. “Kami mengharapkan agar tugas-tugas itu tidak hanya pada hari itu juga dikumpulkan, jadi bisa dikumpulkan hari berikutnya atau dua hari kemudian,” katanya.
Thamrin menyebut, pihaknya sudah membuat pedoman soal itu. Misalnya soalnya tugas deskripsi. “Pokoknya maksimal kita arahkan detail di pedoman pembelajaran masa pandemi, dan itu sudah masuk perwal (peraturan wali kota),” tuturnya.
Thamrin menyayangkan jika pada pelaksanaannya masih ada sekolah yang tidak mengikuti anjuran tersebut.
“Padahal kami sudah mensosialisasikan bahwa tugas-tugas ini jangan sampai membuat anak stres, dan akhirnya tujuan pembelajaran malah tidak tercapai. Itu yang kita sayang kan. Mudah-mudahan ada perubahan,” harapnya
Bantuan Internet
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), kata Thamrin, telah meminta masukan, terutama terhadap pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ di Kota Depok. Kemudian, Kemendikbud juga memberi arahan terkait kurikulum dan kebijakan kuota ke siswa dan pelaksanaan SKB 4 menteri.
“Alhamdulillah di Depok sudah antisipasi. Misalnya kuota, kita sudah mulai input data siswa berdasarkan nomor HP (handphone) siswa itu. Mungkin ada beberapa sekolah yang belum kirim, tapi diperpanjang sampai 11 September.”
Kemudian, kebijakan kementerian soal penyederhanaan kurikulum, juga telah dilakukan dengan mensosialisasikan ke semua satuan pendidikan di Depok.
Hal itu disampaikan Thamrin usai menghadiri paparan Pemerintah atas penyesuaian atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendikbud, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang, panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020/2021 dan tahun akademik 2020/2021 di masa pandemi COVID. Kegiatan tersebut berlangsung di wilayah Sawangan, Depok, siang tadi.
Ketika disinggung soal mekanisme pembagian kuota internet gratis, Thamrin mengaku, pihaknya hanya meng-input data siswa dan nomer ponsel. Teknisnya kewenangan kementerian.
“Tadi disampaikan, (kuota internet) akan dikirim langsung ke nomer HP. Jadi tidak lewat dinas, jangan nanti uangnya sekian ke mana nih. Semua akan diisi langsung dari kementerian,” ucapnya.
Untuk pelajar, kuota yang diberikan yang 35 GB, sedangkan guru 42 GB per bulan. “Kalau mahasiswa 50 GB katanya. Tapi untuk di bawah Kementerian Agama ini di luar, kami input data siswa di bawah Kementerian Pendidikan,” tuturnya.
Lebih lanjut, Thamrin mengatakan, jumlah siswa keseluruhan dari tingkat SD-SMP di Kota Depok itu ada lebih dari 300 ribuan anak. “Perkiraan kita seperti itu. Guru saja, yang di sekolah negeri sekitar 3.000-an, di swasta juga 3.500-an, dikalikan saja 42 GB. Dananya di kementerian,” ucapnya.
Selain menunggu paket internet gratis dari kementerian, Disdik Kota Depok juga sedang mengupayakan penyediaan WiFi yang dananya bersumber dari perubahan anggaran.
“Kita akan memberikan akses internet ke RW-RW untuk siswa, baik itu siswa miskin maupun kaya dan di setiap titik itu mudah-mudahan radius 50 meter mungkin bisa diakses siswa,” jelasnya.
Program tersebut sudah diusulkan dan pelaksanaannya sedang menunggu pengesahan perubahan anggaran. “Mudah-mudahan secepatnya pemisahan dan bisa secepatnya dilakukan dan kegiatan ini ada di bawah Kominfo,” katanya.
Thamrin menargetkan, paling lambat akhir September ini. Selain internet, hal yang tak kalah penting menjadi persoalan adalah smartphone.
“Nah, ini (HP) kami juga sedang berusaha berkoordinasi dengan pihak ketiga mengarahkan agar CSR-nya untuk siswa miskin.Ada penawaran dari pihak ketiga yang semoga bisa terealisasi agar siswa miskin juga bisa memiliki HP,” ucapnya. (ase)
