Ada Demo RUU HIP di DPR, Arus Lalu Lintas Dialihkan
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Polda Metro Jaya mengaku telah menerima surat pemberitahuan terkait adanya aksi unjuk rasa sejumlah elemen di depan Gedung DPR/MPR RI, hari ini Kamis 16 Juli 2020. Sebanyak 3.000 personel lebih akan disiagakan guna mengawal jalannya demo ini.
"Surat pemberitahuannya sudah masuk. 3000 personel untuk mengamankan unjuk rasa," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus saat dikonfirmasi wartawan, Kamis 16 Juli 2020.
Polisi mengimbau kepada para peserta aksi untuk bisa tetap mengedepankan protokol kesehatan dalam aksinya. Hal itu tak lain guna mencegah upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19. Sementara itu, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Sambodo Purnomo Yogo menambahkan pihaknya akan membagi ruang antara massa yang berbeda tuntutan.
Ada massa yang menuntut agar DPR untuk mencabut rancangan undang-undang haluan ideologi pancasila (RUU HIP) dari program legislasi nasional (prolegnas), ada juga massa yang menolak pembahasan Omnibus Law-RUU Cipta Kerja. Untuk itu, mereka akan ditempatkan di sebelah kiri Gedung DPR/ MPR dan sebelah kanan Gedung Manggala Bakti.
"Ada dari 2 elemen utama untuk yang UU HIP maupun rancangan Omnibus Law. Nanti kedua massa itu kami akan pisahkan baik sebelah kiri dari DPR/MPR maupun sebelah kanan dari Manggala Wanabakti," ujar Sambodo menambahkan.
Baca: Ketua Forum Rektor Indonesia Bicara Kekeliruan RUU HIP
Polisi juga akan melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi unjuk rasa. Hal tersebut supaya arus lalu lintas dapat berjalan dengan lancar. Nantinya, kendaraan dari arah Semanggi yang menuju Gedung DPR/MPR akan dibelokkan ke sebelah kiri ke atah pintu 10 GBK atau Hotel Mulia.
Kemudian, kendaraan yang berada di depan Hotel Mulia akan dibelokan ke kanan menuju arah pintu belakang DPR/MPR, lurus sampai Traffic Light Palmerah.
"Bagi massa yang ingin menuju ke Mandala Wanabakti itu, kendaraan juga akan kita letakkan di tempat tersebut. Nanti juga akan ada kemungkinan contra flow di seputaran depan Stasiun Palmerah sehingga, arus dari arah Pejompongan akan kita bagi dua di depan Stasiun Palmerah," kata Sambodo lagi.
Evaluasi Pelaksanan Pemilu 2024, DPR Mau Bikin Omnibus Paket Politik
Setidaknya ada tiga paket UU politik yang dipertimbangkan dalam omnibus politik itu.
