Nasdem: Reklamasi Ancol Bukan Program Baru
- VIVAnews/Fajar Ginanjar Mukti
VIVA – Politikus Partai Nasdem Bestari Barus mengkritik sebagian kalangan yang memprotes kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas reklamasi kawasan Taman Impian Jaya Ancol. Dia menganggap mereka yang memprotes itu cenderung politisasi kebijakan reklamasi untuk mencari popularitas.
Bestari mengingatkan, reklamasi Ancol pada dasarnya bukan program baru kreasi Anies Baswedan, melainkan amanat pemerintahan-pemerintahan terdahulu. Bahkan, reklamasi itu sudah diputuskan sejak masa pemerintahan Fauzi Bowo, dan kemudian diteruskan oleh para penerusnya.
“Pak Fauzi Bowo tanda tangan. Pak Jokowi tanda tangan. Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) tanda tangan. Djarot [Saiful Hidayat] tanda tangan,” katanya dalam forum Indonesia Lawyers Club tvOne, Selasa malam, 14 Juli 2020.
Baca: Reklamasi Ancol, Persatuan Alumni 212 Tegaskan Anies Tak Ingkar Janji
Dia membenarkan reklamasi itu hasil dari pengerukan 13 sungai di Jakarta yang mengalami pendangkalan atau sedimentasi. Pemerintah ingin lumpur hasil pengerukan itu dipakai untuk reklamasi kawasan Ancol, dan sebetulnya tidak ada masalah dengan itu.
Bestari balik mempertanyakan orang-orang yang memprotes reklamasi dengan alasan merusak lingkungan sekitar. Padahal, katanya, “[kawasan] Ancol itu juga hasil reklamasi.”
KKP Segel Proyek Reklamasi Ilegal PT CPS di Pulau Pari Jakarta
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh PT CPS di Pulau Pari, Kepulauan Seribu Jakarta
