Simak, Ini Skenario Naik Bus Gratis untuk Urai Kepadatan Penumpang KRL
- VIVA/Agus Rahmat
VIVA – Wali Kota Bogor Bima Arya telah meninjau persiapan antisipasi kepadatan penumpang KRL yang kerap terjadi pada awal pekan di Stasiun Bogor. Dalam peninjauan tersebut, Bima Arya didampingi Kepala Dishub Kota Bogor Eko Prabowo, Kepala Satpol PP Kota Bogor Agustiansyach, Kepala Stasiun Bogor Arkansyah dan Pengamat Tata Kota Yayat Supriatna.
Mereka berdiskusi di dekat pintu masuk Stasiun Bogor, Jalan Mayor Oking. Di titik ini akan terparkir sekitar 140 bus gratis untuk mengurai kepadatan penumpang KRL. 10 bus sisanya akan berangkat dari Pool Damri di samping Botani Square.
“Pak Wali menyampaikan hari Senin personel harus optimal dalam pengaturan busnya ataupun penumpangnya. Makanya kita sudah menyiapkan skenarionya, yaitu papan jalur dan papan pembatas untuk antrean,” ungkap Eko Prabowo dikutip Minggu 12 Juli 2020.
Baca juga: Cerita Dahlan Iskan soal Rapid Test Tak Bisa Dipercaya
Eko menambahkan, setiap antrean akan dibuat kloter per 100 orang. Setelah sudah bergeser, maka 100 orang berikutnya akan masuk. Sementara bagi yang belum dapat antrean, silahkan antre di kereta. Alur ini agar antrean tidak memanjang dengan memperhatikan physical distancing. Bus pertama akan berangkat pada jam 05.00 WIB dan selanjutnya berangkat setiap 5 menit sekali.
“Nanti kita seling antara bus besar dan bus kecil. Kalau dihabiskan bus kecil dulu, kasian nanti bus besar kalau lewat di Jalan Juanda dan Jalan Jalak Harupat takut crowded juga karena hari Senin. Jadi harus selang seling, 10 bus kecil, 10 bus besar. Personel sudah kami siapkan di titik-titik pendangkalan atau parkir sementara bus kecil maupun besar untuk komunikasi pergerakan bus ke stasiun,” ujarnya.
Dengan adanya bantuan 150 bus gratis, lanjut Eko, Pemkot menilai mampu mengurangi kepadatan bagi sekitar 4.500 penumpang KRL. Pemkot mendapat bantuan 75 bus kecil dengan kapasitas 20 penumpang per bus. Sedangkan, 75 bus besar dengan kapasitas 40 penumpang per bus. Total keseluruhan bus mampu mengangkut 4.500 penumpang.Jumlah tersebut lebih besar dari momen yang sama sebelumnya.
“Sebelumnya hanya sekitar 1.000-an penumpang karena kapasitas yang boleh diisi 50 persen saja. Tetapi sesuai peraturan Permenhub 41/2020, saat ini bus kecil maupun besar sudah bisa mengangkut 70 persen penumpang maksimal,” jelasnya.
Pemkot berharap, bantuan bus tersebut mampu mengurai kepadatan penumpang yang kerap terjadi setiap Senin pagi. Untuk itu, Eko mengimbau penumpang untuk tetap mengikuti arahan petugas di lapangan.
“Kami mengimbau untuk ikuti aturan yang ada. Walaupun ini gratis, tolong masyarakat sama-sama pahami, sama-sama sadar, sama-sama mengerti untuk tertib diri. Antre yang baik, social distancing yang baik, physical distancing yang baik, tidak usah berdesak-desakan atau menyerobot, nanti merugikan banyak orang. Pokoknya nanti kami atur, beri kewenangan kami untuk memberikan aturan itu. Insya Allah lancar,” tutupnya.
Sebelumnya, Bima Arya mengatakan upaya lainnya mengurai kepadatan adalah dengan menambah dua jadwal keberangkatan KRL menjadi lebih pagi. Terdapat dua jadwal yang berangkat lebih pagi dari Stasiun Bogor, yakni di jam 03.15 dan 03.30 WIB setiap harinya. Kedua menambah layanan bus.
"Jadi ada 150 bus totalnya yang akan disiapkan mulai Senin besok, terdiri dari 75 unit dari Kemenhub dan 75 unit dari Pemprov DKI Jakarta. 10 bus diantaranya akan berangkat dari pool bus Damri di samping Botani. Sisanya, 140 bus akan berangkat dari stasiun Bogor,” jelas Bima.
Bus gratis yang berangkat dari Stasiun Bogor untuk mengangkut penumpang ke titik tujuan Sudirman, Tanah Abang, Juanda, Manggarai dan Tebet. Sementara bus yang berangkat dari Pool Damri memiliki tujuan Sudirman dan Juanda.
“Jadi ini untuk perhatian seluruh warga, mudah-mudahan ini bisa mengurai. Karena hitung-hitungan kami, lonjakan penumpangan di pagi hari ini masih bisa dicairkan apabila busnya ditambah. Berdasarkan kesepakatan juga kapasitas bus akan ditambah, jadi sampai 70 persen,” imbuhnya.
Wakil Mendagri: Sistem Politik atau Sistem Pemilu Indonesia Boros
Wakil Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto meminta untuk memperbaiki sistem pemilihan umum (pemilu) karena tidak efisien dan terlalu mahal.
