Bappenas Ungkap 15,5 Juta Rumah Tangga di Perkotaan Rentan Kena Wabah
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA – Padatnya permukiman penduduk di perkotaan yang kurang dilengkapi dengan infrastruktur dasar yang memadai, membuat belasan jutaan orang rentan tertular wabah atau masalah kesehatan lainnya.
Hal tersebut diungkapkan Direktur Perkotaan, Perumahan, Permukiman, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Tri Dewi Virgiyanti, dalam telekonferensi bersama The HUD Institute, Kamis 9 Juli 2020.
"Dengan adanya wabah COVID-19 saat ini, seharusnya hal ini juga turut menjadi pengingat bagi kita mengenai urgensi penyediaan rumah dan permukiman layak huni," kata Dewi.
Dia mengungkapkan, kerentanan tersebut membayangi sekitar 15,5 juta rumah tangga di wilayah perkotaan. Infrastruktur yang tidak memadai membuat rumah yang ditempati tidak layak huni.
Dewi menjelaskan, menurut hasil pengolahan Susenas Tahun 2019, sebanyak 15,5 juta rumah tangga itu mencakup sekitar 38,9 persen rumah tangga perkotaan. Mereka yang tinggal di unit rumah dengan kondisi di bawah standar.
Baca juga: Merek Pakaian Langganan Para Presiden AS Terancam Bangkrut
"Di mana, mayoritasnya disebabkan oleh kondisi air bersih dan sanitasi yang kurang memadai," kata Dewi.
Berdasarkan hasil kajian 'Economic Impact of Sanitation in Indonesia' 2008, kondisi sanitasi yang buruk menyebabkan setidaknya 120 juta kasus diare dan 50 ribu kematian bayi prematur setiap tahunnya. Fakta itu adalah bahaya lain yang harus dihadapi selain COVID-19.
Selain itu, menurut dia, warga di permukiman kumuh perkotaan juga harus membayar berkali-kali lipat lebih mahal untuk air bersih.
"Kepadatan bangunan dan penduduk, serta kondisi ventilasi rumah yang tidak sehat, juga bisa menyebabkan risiko penyebaran wabah penyakit menjadi semakin besar," ujarnya.
Pantau berita terkini di VIVA terkait Virus Corona
Lemhannas Siap Berkontribusi Susun Perencanaan Program Pembangunan Nasional
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Ace Hasan Syadzily melakukan kunjungan kerja ke Kementerian PPN/Bappenas.
