TNI-Polri Banyak Jaga di Tanah Abang Karena Rawan Penyebaran Corona
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Aparat TNI dan Polri lebih banyak disiagakan di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, dibanding kawasan pusat perbelanjaan lain di Ibu Kota. Itu terjadi, karena pusat grosir terbesar di Asia Tenggara itu dianggap lebih rawan dalam penularan Covid-19.
"Sekitar 250 personel diturunkan di sana (Tanah Abang)," ucap Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus, saat dikonfirmasi, Kamis 18 Juni 2020.
Kawasan Pasar Tanah Abang dinilai punya tingkat kerawanan lebih tinggi dibanding pusat perbelanjaan lain di Jakarta. Yang menjadi sorotan adalah para pedagang yang berjualan di luar, dianggap kerap melanggar protokol kesehatan Covid-19.
Padahal, di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi di DKI, protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan menjaga jarak, tidak berkerumun, jadi syarat yang harus dipatuhi. Tidak terkecuali pusat-pusat perbelanjaan.
"Kalau di mal Tanah Abangnya enggak masalah, pakai aturan ganjil genap untuk kios-kiosnya, bahkan jam dua siang sudah tutup. Tetapi, yang di samping-samping ini yang perlu kita edukasi lagi," katanya.
Maka dari itu, polisi terus mengedepankan upaya persuasif dengan menegur pedagang tersebut untuk mematuhi protokol kesehatan Covid-19.
Untuk diketahui, sebanyak 2.702 personel diterjunkan untuk mengamankan 243 pusat perbelanjaan atau mal di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Personel TNI Polri tersebut akan berjaga di dalam dan luar mal selama PSBB transisi.
"Tugas TNI Polri adalah mengawasi, mengamankan, dan memberi edukasi kepada masyarakat. Kita sarankan untuk disiplin. Ini dalam upaya untuk percepatan penanganan Covid-19. Jumlah personel bervariasi, setiap mal tidak sama, tetapi rata-rata sekitar 30 personel kecuali yang agak sedikit banyak itu seperti kata Bapak Kapolda, di Tanah Abang," jelasnya.
PDIP Pelototi Netralitas ASN hingga TNI-Polri di Pilkada Banten
Seluruh kader PDI Perjuangan segera melaporkan jika ada dugaan ketidaknetralan aparatur pemerintahan maupun TNI-Polri.
