Tetapkan Sanksi Pelanggar PSBB, Anies Ingin Warga DKI Disiplin

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Sumber :
  • Pemprov DKI

VIVA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan bahwa DKI ingin warga betul-betul disiplin mematuhi ketentuan dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) periode kedua.

Kejati DKI Sita Uang Rp1 Miliar Terkait Kasus Korupsi Penyimpangan Dana Dinas Kebudayaan Jakarta

Menurut Anies yang juga mantan menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini, hal itu menjadi sebab ia sudah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Nomor 41 Tahun 2020 yang mengatur sanksi untuk pelanggar PSBB.

"Ini (ditetapkannya sanksi) bertujuan untuk seluruh masyarakat bisa lebih disiplin di dalam menjalankan pembatasan fisik pada masa PSBB ini," ujar Anies di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Selasa, 12 Mei 2020.

Pemprov DKI Jakarta Alokasikan Rp 4,1 Miliar untuk Modifikasi Cuaca Atasi Banjir

Anies mengungkapkan, periode kedua PSBB yang terus berlangsung hingga 22 Mei 2020, juga bisa diperpanjang, harus lebih efektif menekan potensi penularan virus Corona. Periode pertama PSBB pada 10 hingga 23 April 2020 dinilai belum optimal meminimalisasi penularan Corona di Jakarta.

"Pencegahan penularan ini tidak bisa dikerjakan hanya oleh sebagian orang, tapi harus oleh semuanya. Dan harapannya dengan ada ketentuan ini, maka semua menjadi bisa lebih disiplin," ujar Anies.

Banjir Rob Rendam Jakarta Utara: 6 RT dan 2 Ruas Jalan Terdampak, Pintu Air Siaga 1

Anies juga mengemukakan, dengan adanya pergub, aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI yang didampingi kepolisian, kini bisa secara tegas menindak masyarakat yang melanggar ketentuan. Pergub mengatur sanksi denda dengan nilai Rp100 ribu hingga Rp250 ribu, teguran, hingga kerja sosial untuk masyarakat yang tidak mematuhi aturan.

"Makin disiplin, makin cepat kita bisa menyelesaikan masa pandemi ini. Karena itulah, harus lebih disiplin. Taati aturannya," ujar Anies.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin

Dewan Akan Panggil Dinas Kebudayaan Usai Kantornya Digeledah Kejati Jakarta

DPRD DKI Jakarta, bakal memanggil pihak Dinas Kebudayaan, pasca kantornya digeledah oleh Kejaksaan Tinggi Jakarta, dalam kasus dugaan korupsi. Pemanggilan pasca Natal ini

img_title
VIVA.co.id
23 Desember 2024