Jalani Rapid Tes, Puluhan PMKS di Jakarta Barat Bebas Covid-19
- VIVAnews/Vicky Fajri
VIVA – Sebanyak 44 orang penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) atau tunawisma diamankan di wilayah Jakarta Barat ditampung di GOR Cengkareng. Merekan diamankan Satpol PP Jakarta Barat di berbagai lokasi di Jakarta Barat.
Kasie PPNS dan Penindakan Satpol PP Jakarta Barat Ivand Sigiro mengatakan selama berada di lokasi penampungan GOR Cengkareng, para PMKS dihimbau tetap menjalakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
Disamping itu, mereka juga langsung menjalani rapid test untuk memastikan terpapar Corona atau tidak.
"Setiap harinya dari Sudin Kesehatan datang untuk cek kesehatan. Kalau penanggung jawab penuhnya Sudin Sosial termasuk untuk makan mereka selama ditampung di GOR. Sedangkan Satpol PP bertugas penjangkauan dan penjagaan GOR," kata Ivand saat dikonfirmasi.
Sementara itu, Kasudin Kesehatan Jakarta Barat, Kristi Wathini mengatakan saat ini rapid test telah menjadi Standar Operasional Prosedur (SOP) perawatan PMKS yang di tampung di GOR Cengkareng.
"Jadi setiap ada temuan PMKS sekarang mereka harus jalani test Covid-19 dengan rapid test," ujar Wathini dikonfirmasi.
Wathini menjelaskan, jika hasil rapid test PMKS negatif maka akan tetap di GOR Cengkareng, namun jika hasil rapid test positif maka mereka akan dirujuk ke RS Darurat Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. "Sejauh ini semua PMKS terbukti negatif Covid-19 kalau dari uji rapid test," ujarnya.Â
Terpisah, Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Matali mengatakan GOR di wilayah Pasar Minggu sudah siap difungsikan untuk menampung puluhan PMKS yang terjaring razia. Mereka akan ditempatkan di lokasi penampungan yang tersedianya tempat tidur, logistik serta alat kesehatan.
Â
"50 sampai 60 orang PMKS siap ditampung oleh GOR Pasming untuk anak-anak dan para lansia," ujarnya. Para PMKS yang ditampung nantinya juga akan dilakukan rapid test Covid-19.
Biar Gak Penasaran, Ini yang Bikin Jakarta Bebas dari Opsen Pajak Kendaraan Bermotor
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan tidak memungut pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu (opsen) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
