DPRD Gelar Rapat Paripurna Pemilihan Wagub DKI Jakarta
VIVA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk menentukan pemilihan wakil gubernur (wagub) DKI Jakarta, Senin, 6 April 2020.
Anggota Panitia Pemilihan (Panlih), S Andyka mengemukakan, pihaknya telah mengatur rencana soal pemilihan wagub DKI di tengah adanya wabah virus corona atau Covid-19 ini. Bahkan, dari pihak kepolisian dan Dinas Kesehatan sudah melihat langsung seperti penataannya, dengan mengedepankan physical dan social distancing.
"Artinya, kita menata cukup baik dengan protokoler yang cukup baik juga. Memang, dalam ruangan kita tata bahwa jarak antar meja yang mulanya diisi dua orang, sekarang hanya diisi satu orang saja," kata Andyka di Jakarta, Senin, 6 April 2020.
Dia menambahkan, "Jadi, di dalam hanya ada 54 sesuai persyaratan kuorum, ditambah dua kursi untuk saksi sebanyak 9, dan 9 untuk Panlih, serta 5 pimpinan dewan. Di dalam ruangan tidak lebih dari 100 lah," ujarnya.
Ia menuturkan, dari pihak panitia juga telah menyiapkan kamera pendeteksi suhu tubuh. Kemudian saat masuk ruangan disiapkan spray hand sanitizer, serta thermal gun.
"Hand sanitizer, jadi ada satu ruangan sudah masuk, lalu ada thermal gun, Setelah itu ada metal detector, apabila ada yang ditemukan panas di atas 37,5 itu kita siapkan satu tenda khusus dengan ada petugas yang pake APD. Kita siapkan, semoga berjalan baik dari dukungan media juga," katanya.
Berdasarkan foto dari Humas Pemrov DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengenakan masker menuju ruang rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Pantauan di laman YouTube Pemprov DKI Jakarta, saat ini sedang berlangsung pemilihan Wagub DKI Jakarta.
Ada dua calon Cawagub DKI Jakarta yang bersaing yaitu, Nurmasjah Lubis dari PKS dan Ahmad Riza Patria dari Partai Gerindra. Keduanya akan bersaing menggantikan Sandiaga Salahudin Uno yang mundur dari kursi orang nomor 2 di DKI Jakarta.
Â
Pilkada oleh DPRD Menghidupkan Demokrasi Perwakilan, Menurut Anggota DPR
Anggota Komisi II DPR RI mengatakan adanya usulan agar pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan oleh DPRD bukan untuk membajak hak politik rakyat.
