Tolak Omnibus Law, #GejayanMemanggilLagi Jadi Trending Twitter

Ratusan buruh menggelar aksi unjuk rasa menentang omnibus law. (Foto ilustrasi).
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

VIVA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang dibuat pemerintah mendapat penolakan dari berbagai pihak. Kali ini aksi menolak Omnibus Law digerakan oleh kelompok Gejayan di Yogyakarta.

Ratusan Buruh Bekasi Gelar Aksi, Tuntut Kenaikan Upah hingga 10 Persen

Aksi #GejayanMemanggilLagi pun menjadi salah satu trending Twitter, Senin, 9 Maret 2020. Sudah hampir 4.000 cuitan yang menggunakan hastag #GejayanMemanggilLagi.

Aksi yang juga diikuti oleh berbagai masyarakat dan mahasiswa itu akan digelar Senin siang, 9 Maret 2020 di sepanjang Jalan Gejayan Kota Yogyakarta. Dari beberapa cuitan, warganet mendukung aksi tersebut.  

Buruh Akan Turun Demo di Monas Hari Ini, Lebih dari Seribu Aparat Diterjunkan

"Perihal RUU omnibuslaw memang banyak sekali masalah diluar isu ketenagakerjaan, antara lain masalah lingkungan hidup yg dikalahkan oleh kepentinganbisnis. #GejayanMemanggilLagi," tulis akun @PartaiSocmed.

Diketahui, Serikat buruh secara tegas menolak Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja atau Omnibus Law. Mereka juga mengancam akan demo besar-besaran saat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan rapat paripurna pada 23 Maret 2020 nanti.

Tuntut Upah Naik 10 Persen dan Pembatalan Omnibus Law, Buruh se-Indonesia Mau Aksi Selama Seminggu

"Pada saat paripurna akan ada aksi 50 ribu buruh," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, di kawasan Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Karena itu, Said Iqbal meminta pemerintah untuk berhenti membahas rencana Omnibus Law yang dinilainya tidak menguntungkan para buruh di Indonesia. Sebab, banyak hak buruh yang terancam hilang dengan adanya aturan tersebut.

"Mengapa mengurangi hak-hak buruh, PHK mudah, jaminan pensiun akan hilang, sanksi pidana dihilangkan," katanya.

Diperkirakan, ada 50 federasi dari serikat pekerja yang akan melakukan aksi besar-besaran tolak Omnibus Law di Jakarta. Serikat pekerja tersebut di antaranya yakni KSPI, FSPI, KSPSI, SPLEM dan juga KSBI.

Pemungutan suara atau pencoblosan di pemilu. (Foto ilustrasi).

Evaluasi Pelaksanan Pemilu 2024, DPR Mau Bikin Omnibus Paket Politik

Setidaknya ada tiga paket UU politik yang dipertimbangkan dalam omnibus politik itu. 

img_title
VIVA.co.id
31 Oktober 2024