Anggota DPR Minta Uji Amdal Lokasi Proyek Pembuatan Beton

Proyek pembuatan beton readymix
Sumber :
  • Istimewa

VIVA – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Pemprov DKI Jakarta melakukan uji analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) atas keluhan yang disampaikan pihak sekolah Nizamia Andalusia terhadap aktivitas proyek pembuatan beton readymix milik PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SBI).

“Pemprov DKI harus melakukan uji amdal di lapangan untuk memastikan kebenaran dari keluhan-keluhan yang dirasakan oleh masyarakat sekitar,” ujar Sahroni, Kamis, 27 Februari 2020.

Penghapusan Presidential Threshold Bikin Beban Partai Politik Makin Berat, Menurut Pengamat

Desakan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi Hukum DPR RI tersebut menanggapi respon dari PT SBI yang menyebut pihaknya telah mengantongi izin dan melakukan sosialisasi kepada pihak sekolah terkait pembangunan pabrik beton curah atau batching plant di Jalan Mabes Hankam, Cipayung, Jakarta  Timur dengan Kodam Jaya sebagai pemilik lahan tersebut.

Sahroni menambahkan, dampak buruk yang dirasakan masyarakat sekitar, termasuk sekolah Nizamia Andalusia, bukanlah persoalan yang bisa dianggap sepele, baik oleh PT SBI maupun Pemprov DKI.

DPR Ungkap Faktor Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Diundur Maret 2025

Sebagaimana disampaikan pihak sekolah, aktivitas PT SBI ternyata berimplikasi pada turunnya kualitas udara, peningkatan kebisingan, penurunan kualitas air tanah, persoalan limbah padat dan limbah B3 yang berdampak pada kualitas masyarakat sekitar.

“Poin-poin keluhan ini harus direspons oleh Pemprov DKI selaku pihak yang memberi izin lewat uji amdal di lapangan,” ucap Sahroni.

PDIP soal MK Hapus Ambang Batas Presiden 20%: Kami Tunduk dan Patuh

Lebih jauh Sahroni menjelaskan jika nantinya uji amdal tersebut terbukti selaras dengan keluhan masyarakat maka Pemprov DKI harus berani bersikap membatalkan izin beroperasi PT SBI atau solusi lain yang tidak merugikan masyarakat.

Anggota DPR Fraksi PDIP Muhammad Rifqinizamy Karsayuda

DPR Khawatirkan Jumlah Capres Terlalu Banyak karena MK Hapus Presidential Threshold

Ketua Komisi II DPR RI mengkhawatirkan jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden terlalu banyak akibat putusan MK yang menghapus presidential threshold.

img_title
VIVA.co.id
3 Januari 2025