Kerugian Banjir dan Longsor di Depok Rp9 Miliar
- VIVAnews/Zahrul Darmawan
VIVA – Pemerintah Kota Depok mencatat, kerugian akibat banjir dan longsor yang terjadi beberapa hari lalu telah menelan kerugian hingga Rp 9 miliar. Sementara dana yang disiapkan untuk menanggulangi musibah di kota itu mencapai sekira Rp 20 miliar.
“Itu sementara ya, jangan nanti ditulis kerugian bencana di Depok Rp 9 miliar, jangan diberitakan begitu. Kamu minta informasi sebagian belum selesai,” kata Wali Kota Depok, Mohammad Idris, Senin 6 Januari 2020
Ia menjelaskan, jumlah kerugian sampai saat ini masih dalam pendataan atau baru sekira 50 persen. Selain kerugian materi, pihaknya juga sedang mendata jumlah wwarga yang sakit akibat kejadian tersebut.
“Ya itu salah satunya, yang kita kaji dari sisi kesehatan, dari sisi fisik, belum lagi dari sisi traumatik kejiwaan anak-anak, semuanya komprehensif akan kita selesaikan.”
Idris mengatakan, tidak semua warga korban terdampak banjir dan longsor yang sakit digratiskan. “Kalau perawatannya kita tetap sesuai dengan ketentuan, digratiskan karena apa, misalnya terkait BTT (biaya tak terduga) misalnya. Nah itu kita bisa sesuaikan. Jangan sampai kita membantu, nanti kita menyalahi ketentuan,” ujarnya
Idris mengaku, pihaknya sampai saat ini masih melakukan evaluasi terkait musibah yang terjadi di Kota Depok.
“Ya kita sedang menangani, tolong sabar, kita sedang menangani korban-korban banjir. Evaluasi sebagainya sudah, tapi kita ingin menyeluruh dulu agar nanti komprehensif penyelesaiannya.”
Ia menuturkan, evaluasi termasuk permasalahan saluran, masalah inlet, outlet, masalah pelanggaran dan masih banyak lagi yang harus diselesaikan.
“Ini tolong sebentar, karena sekarang masih banyak korban-korban yang harus kita tolong dan bantu. Bukan hanya korban jiwa, tapi jg sarana prasarana mereka yang sekarang perlu kita bantu,” katanya
Lebih lanjut Idris menuturkan, dana BTT yang sudah disiapkan Pemerintah Kota Depok untuk menghadapi musibah mencapai Rp 20 miliar. Angka itu kemungkinan akan ditambah, melihat situasi dan kondisi di lapangan
“Iya nanti dampaknya harus kita anggarkan lagi di ABT (anggaran belanja tambahan). Itu bisa lebih besar lagi ya, makanya kita minta bantuan lagi, kita minta SK Gubernur tentang darurat bencana ini yang belum dikeluarkan oleh gubernur,” ujarnya
Saat ini, tambah Idris, gubernur baru mengeluarkan bantuan dana untuk lima daerah dan belum termasuk Depok. “Depok belum, tapi segera saya inikan (minta). Kita sudah minta supaya dikeluarkan SK Gubernur, supaya penggunaan dana BTT di provinsi bisa membantu Kota Depok,” ujarnya.
Di Depok, posko bencana juga telah tersebar di 11 titik kecamatan.
KPU Jakarta: 572 TPS Berpotensi Rawan Banjir
KPU koordinasi dengan BPBD terkait ratusan TPS berpotensi rawan banjir tersebut.
