Fakta-fakta Anies 'Melawan' Jokowi dan Basuki Soal Banjir
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA – Polemik banjir Jakarta ramai menjadi perbincangan. Banyak yang menyalahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lantaran dianggap tidak siap menghadapi musim hujan yang berdampak pada banjir di mana-mana.
Pejabat negara ikut turun tangan urusi banjir tak hanya di Jakarta, namun juga Bekasi, Depok, Bogor hingga Tangerang. Daerah banjir terparah di Bekasi dan Tangerang.
Rabu 1 Januari 2020, Anies Baswedan bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyusuri Kali Ciliwung. Berikut fakta-faktanya:
1. Normalisasi
Dari hasil pantauan Basuki, daerah yang terkena banjir lantaran tidak dinormalisasi. Pernyataan ini menyulut perdebatan antara Anies dan Basuki.
"Mohon maaf Bapak gubernur, selama penyusuran Kali Ciliwung ternyata sepanjang 33 km itu yang sudah ditangani dinormalisasi 16 km. Di 16 km itu kita lihat insya Allah aman dari luapan," kata Basuki.
Ia mengatakan program tersebut memang harus didiskusikan lagi dengan gubernur. Ia menyebutkan Anies melakukan pembebasan lahan 1,2 km di Kali Pesanggrahan dan sodetan Kali Ciliwung ke Banjir Kanal Timur.
"600 meter sudah kita kerjakan. Kami menunggu sekarang kesepakatan dengan masyarakat. Alhamdulillah menurut beliau masyarakat sudah diskusi dan Insya Allah masyarakat bisa menerima itu, mudah-mudahan bisa kita tangani," kata Basuki.
2. Anies melawan
Anies mengatakan selama tak ada pengendalian air yang dari Selatan, maka upaya yang dilakukan tetap akan bisa mengendalikan airnya.
"Mohon maaf Pak Menteri, saya harus berpandangan karena tadi bapak menyampaikan. Jadi, selama air dibiarkan dari selatan masuk ke jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan, maka apa pun yang kita lakukan di pesisir termasuk di Jakarta tidak akan bisa mengendalikan airnya," kata Anies.
Ia menjelaskan sejak Maret di Kampung Melayu yang sudah dilakukan normalisasi tetap mengalami banjir ekstrem. Artinya kuncinya ada pada pengendalian air sebelum masuk pada kawasan pesisir.
"Kita bersyukur bahwa sekarang Kementerian PUPR sedang menyelesaikan dua bendungan. Dan kalau dua bendungan itu selesai, maka volume air yang masuk ke pesisir bisa dikendalikan," kata Anies.
3. Jokowi salahkan sampah
Presiden Joko Widodo menyebut penyebab banjir yang terjadi di wilayah Jabodetabek terjadi lantaran kerusakan ekosistem dan kerusakan ekologi. Tak hanya itu, dia mengatakan perilaku masyarakat yang suka buang sampah sembarangan juga merupakan penyebab dari banjir yang terjadi awal tahun ini.
"Karena ada yang disebabkan oleh kerusakan ekosistem kerusakan ekologi yang ada. Tapi, juga ada yang memang karena kesalahan kita yang membuang sampah dimana-mana, banyak hal," kata Jokowi.
Dia pun menekankan bahwa penanganan banjir ini harus dikerjakan bersama-sama mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota hingga Kabupaten. Sehingga, dia yakin persoalan ini bisa tertangani dengan baik.
4. Tak ada sampah
Anies menyampaikan bahwa di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta, tidak ditemukan banyak sampah sekali pun Halim adalah salah satu lokasi banjir. Menurut Anies, ia tidak terlalu yakin jika sampah dituding sebagai salah satu sebab banjir seperti sempat diungkapkan presiden Joko Widodo.
"Di Halim itu setahu saya tidak banyak sampah. Terapi bandaranya kemarin tidak bisa berfungsi (karena banjir). Apakah ada sampah di bandara?" ujar Anies.
Anies menyampaikan, ia memiliki pandangan bahwa banjir disebabkan banyak faktor. Salah satu faktor yang kuat adalah tingginya curah hujan di beberapa titik seperti sempat diprakirakan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
"Kalau kita lihat, titik-titik banjir dengan titik-titik ramalan BMKG itu hampir simetris," ujar Anies.
5. Korban meninggal
Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebut jumlah korban meninggal dunia akibat banjir Jabodetabek mencapai 30 orang.
"Data dikumpulkan oleh BNPB dari Pusat Krisis Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, BPBD, TNI, POLRI, dan sumber lainnya. Sampai dengan pukul 21.00 WIB jumlah korban meninggal akibat banjir adalah 30 orang," kata Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Agus Wibowo. (ren)
