Terima Kajian TGUPP, Anies Minta Ruang Publik di Pesisir Dikembangkan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Sumber :
  • VIVAnews/ Fajar Ginanjar Mukti

VIVA – Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan meminta ada banyak ruang publik yang dikembangkan, termasuk pantai publik di pesisir Jakarta.

Dinas Pertamanan Temukan Penebangan Pohon di Menteng Diduga Tanpa Izin

Menurut Anies, jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan salah satu pelaksana utamanya Pemerintah Kota Jakarta Utara, harus mewujudkan itu dengan mengacu kepada kajian pengelolaan pesisir pantai utara Jakarta.

"Bapak ibu sekalian, maksimalkan potensi ruang-ruang terbuka yang ada di pesisir untuk bisa diakses oleh publik, menjadi juga pantai publik," ujar Anies dalam penyerahan kajian dari Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bidang pesisir, di Balai Agung Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin, 23 Desember 2019.

Dukung Perombakan Pejabat di Lingkungan Pemprov DKI, Pengamat: Tingkatkan Sinergitas Antar Birokrasi Dari DKI ke DKJ

Anies menyampaikan, hal lain yang harus diperhatikan adalah aksesibilitas transportasi ke titik-titik di wilayah Jakarta yang berbatasan langsung dengan laut itu. Aksesibilitas yang baik akan membuat kawasan pesisir Jakarta mudah dijangkau banyak orang, serta bisa memberi efek meningkatnya taraf ekonomi masyarakat pesisir.

"Perhatikan juga aksesibilitas kawasan pesisir, terutama yang punya potensi untuk diakses dan dikembangkan dengan kedatangan masyarakat, khususnya menggunakan transportasi publik," ujar Anies.

Pemprov Jakarta Ungkap Pemadaman Lampu Serentak Turunkan Emisi Karbon hingga 66,49 Ton

Selanjutnya, Anies mengemukakan, arah kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan pesisir, hanya memiliki satu rujukan utama berupa kajian dari TGUPP DKI. Kajian disusun tim yang dibentuk sendiri Anies sebagai tindak lanjut dari salah satu janjinya di Pilkada DKI 2017, yaitu menata kawasan pesisir, juga menghentikan reklamasi di Teluk Jakarta.

"Ini pegangan di dalam menata kawasan secara komprehensif. Jadi kepala dinas, kepala biro, dan pak wali kota, gunakan ini sebagai rujukan," ujar Anies.
 

Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi

Pemprov Jakarta Bakal Kaji Wacana Kantin Sekolah Dipungut Pajak

DPRD Jakarta menilai kantin sekolah berpotensi menghasilkan pendapatan retribusi daerah.

img_title
VIVA.co.id
22 November 2024