Pemprov DKI Kumpulkan 53 Ribu Lebih Limbah Elektronik
- ANTARA FOTO/Rizky Andrianto
VIVA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumpulkan hingga 53.603 limbah elektronik atau e-waste, sejak inisiasi pengelolaan sampah yang bisa merusak lingkungan itu dimulai pada 2018.
Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Andono Warih, pengumpulan dilakukan melalui drop box atau kotak-kotak penampungan yang disimpan di banyak wilayah di Ibu Kota, hingga pengumpulan oleh satuan-satuan pelaksana (satpel) lingkungan hidup di masing-masing kecamatan.
"Data pengumpulan e-waste tahun 2018 dan 2019, terkumpul 53.603 e-waste," ujar Andono di Jakarta, Rabu, 11 Desember 2019.
Andono menyampaikan, e-waste merupakan salah satu penyumbang pencemaran lingkungan yang berbahaya. E-waste yang merupakan logam elektronik berbahaya, serta diklasifikasikan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), bisa merusak lingkungan hingga mengganggu kesehatan manusia.
"Yang belum banyak disadari oleh masyarakat pada umumnya adalah bahwa pada limbah elektronik tersebut tersimpan potensi bahaya," ujar Andono.
Andono juga mengemukakan, Pemprov DKI akan terus melakukan pengumpulan limbah elektronik supaya bisa dikelola dengan benar. Masyarakat bisa membuang limbah itu melalui drop box yang disediakan seperti di halte-halte TransJakarta, hingga kantor-kantor DKI.
"Limbah elektronik atau e-waste adalah barang atau peralatan elektrik dan elektronik yang sudah usang, sudah berakhir daur hidupnya dan tidak lagi memberikan lagi nilai atau manfaat bagi pemiliknya," ujar Andono.
Pj Gubernur DKI: Isu Pembatasan Masa Tinggal Rusun karena Nunggak Rp 95,5 Miliar Masih Dikaji
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi merespons soal wacana pembatasan masa tinggal rumah susun (rusun) di Jakarta.
