Ketua DPRD Minta Anak Buah Anies Inovatif Cari Pendapatan
- VIVA.co.id/ Edwin Firdaus
VIVA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Prasetio Edi Marsudi meminta Pemprov DKI lebih inovatif dalam mencari pendapatan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020. Menurut Pras, sapaan Prasetio, hal itu dikarenakan target pendapatan DKI seperti telah disepakati di Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS), cukup besar.
"Saya minta kepada pak gubernur, supaya anak buahnya lebih giat lagi mencari pendapatan, jangan yang normatif-normatif saja," ujar Pras usai paripurna KUAPPAS di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Kamis, 28 November 2019.
Pras menyampaikan, pendapatan harus digenjot misalnya dari pajak parkir, hingga pajak penerangan jalan umum (PJU). Selain itu, ada komponen-komponen seperti retribusi, dana perimbangan, dana hibah, hingga dana otonomi khusus (otsus). "Ada chance (kesempatan) untuk naikkan pendapatan," ujar Pras.
Dia juga mengemukakan, usai disepakatinya KUAPPAS oleh DKI-DPRD, tahapan selanjutnya, adalah penyusunan Rancangan APBD (RAPBD). Satuan-satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan DPRD DKI akan kembali membahas anggaran dengan acuan KUAPPAS yang sudah disepakati, hingga paripurna lagi Senin depan, 2 Desember 2019.
"Kita jalan kali ini KUAPPAS kita, mulai besok mereka mengisi komponen-komponen (APBD)," ujar Pras.
Sebelumnya diberitakan, ajuan-ajuan yang akan menjadi dasar Pemprov dan DPRD DKI menyusun APBD 2020, disepakati di angka Rp87,95 triliun. DKI dan DPRD, selanjutnya akan mengacu kepada dokumen ajuan atau Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) untuk menyusun APBD definitif.
"Setelah dibahas, KUAPPAS APBD DKI 2020 disepakati," ujar Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi dalam rapat paripurna di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Kamis, 28 November 2019.
Biar Gak Penasaran, Ini yang Bikin Jakarta Bebas dari Opsen Pajak Kendaraan Bermotor
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan tidak memungut pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu (opsen) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
