Ade Armando Sarankan Fahira Urus Masyarakat Bukan Meme Gubernur Anies
- VIVAnews/Foe Peace Simbolon
VIVA – Dosen Universitas Indonesia (UI) Ade Armando menyarankan anggota DPD RI, Fahira Idris seharusnya mengurusi rakyat bukan malah gambar meme foto joker Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
"Saya sendiri sudah sampaikan berulang kali. Bu Fahira sebagai anggota DPD mengapa mengurus urusan meme ini, sementara ada sesuatu jauh lebih penting untuk masyarakat, yaitu terkait dengan penggunaan uang rakyat di anggaran belanja pemerintah daerah," ujar Ade di Markas Polda Metro Jaya, Rabu, 20 November 2019.
Ade menjelaskan, apa yang dia lakukan yaitu meng-upload foto joker Anies di akun Facebooknya adalah bentuk kritik terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sekarang, terkait adanya potensi dugaan korupsi di Pemprov DKI. Hal ini karena adanya anggaran aneh di sana soal lem aibon.Â
Menurut Ade, apa yang dilakukan itu bukan karena dia tidak suka dengan Anies. Tapi, hanya sebatas kritik. "Tentu saja itu harus saya yakini karena kita sedang bersama-sama memperjuangkan. Perangnya, perang lawan korupsi atau potensi korupsi di Pemerintahan DKI," ujarnya.Â
Dia menambahkan, "Ini bukan saya sendirian, ini ramai sekali orang-orang kritik cara Pak Anies kelola DKI saat ini. Jadi, beliau harus terus dikritik, diserang bukan dengan niat buruk tetapi dengan niat agar uang rakyat tidak sampai dihambur-hamburkan atau bahkan dikorupsi".
Sebelumnya, Ade Armando telah dilaporkan oleh Fahira ke Polda Metro Jaya dengan nomor LP/7057/XI/2019/PMJ/Dit. Reskrimsus, tanggal 1 November 2019.
Dalam laporan itu, Ade disangkakan terkait larangan mengubah terhadap bentuk dokumen elektronik dan atau informasi elektronik yang tertuang pada Pasal 32 ayat 1 jo Pasal 48 ayat 1 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).
Fahira menyebutkan, dia melaporkan Ade karena dinilai bertanggung jawab terkait unggahan meme karakter film Joker pada foto Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Kejati DKI Sita Uang Rp1 Miliar Terkait Kasus Korupsi Penyimpangan Dana Dinas Kebudayaan Jakarta
Barang bukti uang tunai juga disita dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan dana kegiatan di Dinas Kebudayaan Provinsi Jakarta. Hal itu diungkap Kepala Pusat Penerangan H
