APBD Defisit, DKI Batal Bebaskan 118 Lahan untuk Normalisasi Ciliwung
- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
VIVA – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2019 mengalami defisit. Hal itu berdampak pada batalnya pembebasan 118 bidang tanah, di bantaran sungai Ciliwung yang masuk dalam program normalisasi.
Proyek normalisasi Ciliwung ini awalnya akan dikerjakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Ya itu yang Ciliwung, dibatalkan semua. Lah iya kalau belum dibayarkan, bagaimana mereka mau kerja, susah," kata Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Juaini Yusuf, usai rapat dengan Komisi D di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 11 November 2019.
Menurut Juaini, pihaknya sudah menyiapkan semua persyaratan administrasi dengan masyarakat sehingga bila anggaran sudah ada, pemerintah daerah tinggal membayarkan saja pembebasan lahan tersebut.
Juaini berharap, anggaran pembebasan lahan itu bisa ditambah lagi dalam pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 bersama DPRD DKI.
"Nah kalau lahan itu pembebasan, ada Rp600 miliar. Kami mau coba ada beberapa anggaran yang mungkin dianggap tidak bisa kami laksanakan tahun 2020, kami kurangi, mau dimasukan ke pembebasan, minta diusulkan lagi," ujarnya.
Sebelumnya, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta menganggarkan Rp3,9 triliun untuk penanganan banjir di 2020. Anggaran Rp3,9 triliun mencakup pengadaan lahan untuk penambahan bidang waduk-waduk, pengendalian banjir, juga naturalisasi serta normalisasi sungai Ciliwung. "Kalau total (anggaran penanggulangan banjir) keseluruhan, di SDA, itu Rp3,9 triliun," ujar Juaini usai rapat anggaran dengan Komisi D DPRD DKI di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Selasa, 5 November 2019.
Juaini menyampaikan, anggaran itu mengalami penambahan utamanya pada pengadaan lahan. DPRD menemukan banyak kebutuhan pengadaan lahan sehingga waduk-waduk bisa lebih optimal menampung limpahan air untuk mencegah banjir. "Sebelumnya (untuk pengadaan lahan) kan Rp425 miliar, terus ditambah menjadi Rp600 miliar di 2020 nanti untuk keperluan di waduk dan sungai," ujar Juaini.
Pemetaan Lokasi Rawan Banjir, Pemprov Jakarta Koordinasi dengan Daerah Penyangga
Pemprov DKI Jakarta juga telah melakukan koordinasi dengan BMKG dan BNPB untuk melaksanakan operasi modifikasi cuaca.
