Polemik Anggaran DKI Jakarta Berujung Pelaporan Kader PSI

Sebelumnya, di tahun 2017, pemerintah provinsi DKI Jakarta mendapatkan penghargaan sebagai provinsi dengan inovasi terbaik dalam perencanaan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Kepala Bappeda DKI Jakarta, saat itu, Tuty Kusumawati mengatakan sejumlah inovasi yang telah dilakukan adalah e-budgeting, e-planning, e-musrenbang, serta e-komponen.

Menurut Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, seperti dikutip dari akun Twitternya, Jakarta dan Surabaya adalah contoh kota yang melakukan e-budgeting dengan bagus.

E-budgeting dan perencanaan elektronik menurutnya akan menjadikan sistem perencanaan dan penganggaran transparan dan akuntabel.

Ahli IT Basuki Rahmad juga mengatakan bahwa e-budgeting penting untuk transparansi anggaran.

"Menurut saya penting, harusnya transparansi dari situ. Kalau saya jadi warga DKI, saya berhak tau uang saya direncanakan kayak gimana, untuk apa. Kalau saya nggak setuju, saya bisa langsung protes. Jadi orang nggak boleh sembarangan," ujarnya.

"Nggak boleh uang keluar sepeser pun kalau di rencananya nggak ada. Kalau budgeting dibuat tidak proper ada kemungkinan cost control nggak proper," kata Basuki.

Idealnya, kata Basuki trasparansi dilakukan secara utuh, yakni dimulai dari penganggaran, realisasi kegiatan, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.