Polemik Anggaran DKI Jakarta Berujung Pelaporan Kader PSI

"Misalnya dari APBD tahun sebelumnya yang dinilai sudah baik atau pattern (anggaran) lain sengaja di- inject ke sistem informasi," ujarnya.

Selain itu, Basuki mengatakan input data secara manual juga bisa diawasi melalui sistem persetujuan dari atasan orang-orang yang bertugas memasukkan data.

Dari segi proses, Basuki menambahkan, sistem juga seharusnya bisa menganalisa risiko yang ada.

"Berdasarkan analisa risiko, kita tau kecurangan modusnya kayak gimana. Modus itu ditangkap dulu kemudian diimplementasikan dalam aplikasi kontrol, supaya aplikasi kita bisa menilai yang anomali," katanya.

Jika pemerintah provinsi melakukan itu, Basuki berujar, sistem akan memberikan peringatan atau red light jika ada anggaran tidak wajar yang dimasukan dalam sistem.

Sebelumnya, mantan gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan yang keliru bukanlah sistem penganggarannya, tapi orang yang melakukan input data.

"Yang bodoh itu bukan sistemnya,tapi kita-kita ini, SDM-nya," ujarnya.

Ia menceritakan saat ia menjabat sebagai wakil gubernur DKI Jakarta mendampingi Basuki Tjahaja Purnama, sistem yang ada membantu mereka menjaga anggaran.