Polemik Anggaran DKI Jakarta Berujung Pelaporan Kader PSI
- bbc
Polemik penyusunan APBD DKI Jakarta berujung pada dilaporkannya anggota DPRD fraksi PSI ke Badan Kehormatan. Bagaimana sebetulnya sistem penganggaran yang ideal?
Anggota DPRD dari fraksi PSI, William Aditya Sarana, dilaporkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat bernama `Maju Kotanya Bahagia Warganya` ke Badan Kehormatan DPRD karena dianggap melanggar kode etik dengan mengunggah anggaran janggal ke media sosial.
William mengatakan dia siap menjalani proses selanjutnya di Badan Kehormatan, bahkan mempertaruhkan jabatannya demi transparansi anggaran.
Ia juga menanggapi pernyataan Anies yang menyalahkan sistem penganggaran elektronik e-budgeting, yang diwariskan oleh gubernur sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama (BTP), sebagai sumber dari polemik ini.
"Pak Gubernur Anies Baswedan ini kan sudah menjabat dua tahun, jangan selalu menyalahkan pemimpin sebelumnya. Kalau dia mengetahui bahwa ada keburukan dari sistem ini ya segera diperbaiki dan pertahankan apa yang sudah baik," kata William.
"Jadi memang, sistem ini tidak sempurna, bahwa ada kelemahan, bahwa sistem ini terlalu mengandalkan manusia itu iya. Kalau ada wacana sistem itu disempurnakan ya saya mendukung," ujarnya.
Anies mengatakan pemutakhiran sistem e-budgeting Jakarta akan rampung dan digunakan mulai 2020 mendatang.
Ia menanggapi polemik mengenai sejumlah anggaran ganjil, seperti anggaran Lem Aibon sebesar Rp 82 miliar, dalam rancangan APBD 2020, yang menurutnya terjadi karena kelemahan sistem e-budgeting.
