Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jakarta akan Dipisahkan
- Viva.co.id/Adinda
VIVA – Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta akan segera dipisahkan. Rencana ini akan diterapkan tahun depan. "Tahun depan dipisahkan," kata Gubernur Anies Baswedan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu 3 November 2019.
Namun siapa yang akan mengisi dua posisi tersebut Anies mengaku belum memutuskan. Dia mengatakan untuk mengisi posisi keduanya akan dilakukan lewat proses lelang terbuka. Â
"Akan ada recruitment terbuka," katanya.
Sebelumnya diberitakan, Edy Junaidi mundur dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaaan DKI Jakarta akhir Oktober 2019 kemarin. Dia tidak menyebutkan alasan pastinya hingga mengundurkan diri.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta Chaidir membenarkan hal tersebut. Chaidir menjelaskan, lepas dari Kepala Dinas Pariwisata dan kebudayaan, Edy akan menjadi staf. Edy menjadi staf di Taman Mini Indonesia Indah (TMII).
"Ya dia mengundurkan diri atas permintaan sendiri, semalam 31 Oktober," ujar Chaidir saat dihubungi, Jumat 1 November 2019.
Untuk diketahui sebelum Edy mundur, ramai isu Pemprov DKI yang mengusulkan anggaran hingga Rp5 miliar untuk influencer atau kalangan yang bisa mempromosikan hal tertentu di media sosial di APBD 2020. Berdasarkan data pada dokumen Kebijakan Umum APBD - Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS), besaran tepatnya adalah Rp5.008.691.930.
"Penyelenggaraan aktivitas promosi pariwisata dan budaya melalui media sosial," demikian dikutip dari deskripsi kegiatan dokumen KUAPPAS pada Sabtu, 26 Oktober 2019.
Usulan itu ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pariwisata dan Budaya (Disparbud) DKI. Usulan hanya dianggarkan untuk sebanyak lima influencer saja.
"Jumlah influencer aktivitas promosi pariwisata dan budaya melalui media sosial: 5 influencer," demikian dikutip dari dokumen tersebut. (ren)
Â
Dewan Akan Panggil Dinas Kebudayaan Usai Kantornya Digeledah Kejati Jakarta
DPRD DKI Jakarta, bakal memanggil pihak Dinas Kebudayaan, pasca kantornya digeledah oleh Kejaksaan Tinggi Jakarta, dalam kasus dugaan korupsi. Pemanggilan pasca Natal ini
