KPK Minta Gubernur Anies Tak Tinggalkan Sistem E-Budgeting
- ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK angkat suara terkait pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswaden, yang berencana tak akan melanjutkan dan mewarisi penggunaan sistem penganggaran elektronik e-budgeting yang digunakan Pemprov DKI.
Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif mengatakan, sistem e-budgeting yang telah diterapkan Pemprov DKI Jakarta merupakan yang terbaik, selain Pemkot Surabaya. Diketahui, sistem tersebut pertama kali diterapkan pada masa kepemimpinan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
"Kita PATUT BERSYUKUR, gara-gara adanya e-planning/e-budgeting @DKIJakarta, anggaran-anggaran aneh dapat dipantau masyarakat, sehingga tidak jadi masuk dalam APBD. @KPK_RI sering mencontohkan e-budgeting @DKIJakarta dan Kota Surabaya sebagai e-budgeting terbaik di Indonesia," kata dia seperti dikutip dari akun twitter resminya, Sabtu, 2 November 2019.
Selain itu, Laode bahkan mengungkapkan, sistem tersebut pada dasarnya menjadi program utama KPK untuk mencegah tindak pidana korupsi. Sistem tersebut dianggap menjadikan perencanaan dan penganggaran di instasi pemerintahan transparan dan akuntabel.
"Program UTAMA PENCEGAHAN KORUPSI @KPK_RI adalah “e-planning & e-budgeting”. e-planning & e-budgeting menjadikan PERENCANAAN & PENGANGGARAN transparan & akuntabel karena masyarakat DAPAT MENGAWASI. Contoh BAGUS di Indonesia adalah Kota Surabaya & DKI Jakarta. LANJUTKAN," tegasnya.
>Karena itu, Laode berharap, Anies tidak serta meninggalkan sistem tersebut hanya karena polemik penganggaran APBD DKI 2020 mencuat akibat ditemukannya pengajuan penganggaran yang janggal, seperti lem aibon senilai Rp82 miliar dan bolpoin senilai Rp124 miliar. Laode cenderung berharap Anies lebih baik memperbaiki kualitas sistem tersebut.
"Jika @DKIJakarta dan pak @aniesbaswedan berniat untuk MENINGKATKAN KUALITAS e-budgeting yang sekarang agar LEBIH SMART, SILAHKAN. Tapi jangan meninggalkan e-budgeting dan kembali ke cara manual," ungkap dia.
Sebelumnya, Anies menyatakan tak akan melanjutkan sistem penganggaran elektronik e-budgeting yang digunakan Pemprov DKI dengan tidak mewarisinya kepada Gubernur pengganti dia nantinya. Menurut Anies, sistem yang pertama kali diterapkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ini bukan teknologi terbaik untuk digunakan dalam penyusunan APBD.
Dicari KPK, Pengacara Klaim Tak Tahu Keberadaan Gubernur Kalimantan Selatan Paman Birin
KPK sampai saat ini masih mencari keberadaan dari Sahbirin Noor alias Paman Birin. Dia sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Kalsel.
