APBD DKI Dikecam Publik, PKS: Karena Tak Ada Wagub
- VIVAnews
VIVA – Penyusunan anggaran untuk APBD DKI tahun 2020 menuai kecaman publik. Banyak anggaran belanja yang aneh dengan nilai fantastis.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta menganggap kekosongan kursi Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta yang ditinggalkan selama 16 bulan ini menjadi salah satu penyebab adanya masalah di APBD.
Hal ini disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin, di salah satu stasiun televisi swasta, di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 1 November 2019.
Sepeninggal Sandiaga Uno pada Agustus 2018, kursi Wakil Gubernur DKI dibiarkan kosong sampai sekarang. Menurut Arifin, hal itu sangat mengganggu kinerja Gubernur Anies Baswedan dalam mengelola pemerintahan.
“Puncaknya, terlihat pada penyusunan anggaran 2020 saat ini, yang akhirnya ramai,” ujar Arifin, yang juga Ketua MPW PKS DKI Jakarta melalui rilis yang diterima VIVAnews.
Karena menurutnya, salah satu pembagian tugas dari Gubernur Anies kepada Wakil Gubernur Sandiaga Uno adalah dengan mencermati anggaran yang disusun setiap tahunnya.
“Sudah saatnya, Pak Anies harus ada pendampingnya yang mengerti tentang postur anggaran, agar tidak terjadi lagi kesalahan dalam penyusunan, sebab kejadian ini tidak ada di tahun sebelumnya,” ujar Arifin.
Pejabat di Muara Enim Mundur karena Takut Ditangkap, Ini Kata KPK
Mereka menyatakan mundur lantaran takut ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap proyek dan pengesahan APBD.
