31 Ribu Aparat Gabungan 'Kepung' Gedung DPR Saat Pelantikan Jokowi
- ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
VIVA – Guna mengamankan pelaksanaan pelantikan presiden-wakil presiden terpilih 2019-2024, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, sebanyak 31.000 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, disiagakan. Pelantikan dilakukan pada 20 Oktober 2019, di Gedung DPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
"Ada sekitar 31.000 personel gabungan," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono di Markas Polda Metro Jaya, Selasa 15 Oktober 2019.
Pengamanan akan dibagi menjadi tiga lapis atau ring. Ring pertama di ruang pelantikan dalam Gedung DPR RI. Pasukan Pengamanan Presiden disiagakan membantu pengamanan di ring pertama ini. Kemudian Ring kedua adalah di kawasan Gedung DPR, sedangkan ring ketiga di luar Gedung DPR.
Aparat gabungan berjaga di tiap ring. Bahkan, lanjutnya, pengawalan dikerahkan bagi para tamu dari negara sahabat yang akan menghadiri acara pelantikan di gedung kura-kura itu. Sedangkan untuk rekayasa lalu lintas di sana telah disiagakan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Rekayasa lalu lintas sifatnya situasional.
"Kemudian untuk lalu lintas nanti situasional dan sudah direncanakan oleh Ditlantas. Nanti kita akan melihat situasi seperti apa," katanya.
Sebelumnya diberitakan, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan memperketat pengamanan saat ikut turun mengawal pelantikan Presiden-Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada 20 Oktober 2019 mendatang.
Berkaca dari kasus penusukan yang menimpa Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, beberapa waktu lalu di Alun-Alun Menes, Pandeglang, Banten. Karena itu, guna mengantisipasi hal-hal tak diinginkan maka polisi lalu lintas yang disiagakan jumlahnya diperbanyak nantinya.
"Kita perketat," ujar Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaria Besar Polisi Yusuf di Markas Polda Metro Jaya, Minggu 13 Oktober 2019.
Kata Yusuf, akan ada penambahan anggota dua kali lipat dari seharusnya. Dia mencontoh misal biasanya yang disiagakan sebanyak 1.500 personel lantas, maka kini jumlahnya menjadi 3.000 personel lantas.
PDIP Pelototi Netralitas ASN hingga TNI-Polri di Pilkada Banten
Seluruh kader PDI Perjuangan segera melaporkan jika ada dugaan ketidaknetralan aparatur pemerintahan maupun TNI-Polri.
